PRAKONDISI TERBENTUKNYA IDENTITAS KEBANGSAAN

CHINA
Jati diri merupakan suatu identitas yang harus dimiliki setiap bangsa berdaulat agar dapat terus mempertahankan eksistensinya di masyarakat internasional. Jika kita mengkaji apa yang terjadi di China, notabene negara tersebut pada ratusan abad yang lampau bisa dikatakan sebagai satelite perekonomian dunia dimana hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia saat itu telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa tersebut. Selain itu, China juga telah menjadi salah satu bangsa dengan peradaban tertua di dunia dengan berbagai macam budaya terbukti dengan begitu lengkapnya catatan-catatan sejarah yang tertulis di lontar yang tersimpan sampai dengan saat ini. Akan tetapi, pada masa maraknya imperialisme barat menyebar menuju Asia, kemudian invasi Jepang ke sebagian dari wilayah China cukup mempengaruhi bangsa tersebut dan tertidur cukup panjang. Revolusi yang menjatuhkan kekuasaan Monarki ke tangan komunis pun semakin membuat bangsa ini mengalami kemiskinan di awal abad ke 20. Namun, saat ini di awal abad ke 21 kita harus mulai terbiasa untuk mengakui kebangkitan Bangsa China dimana Negara tersebut bisa maju dan memiliki Gross Domestic Product teratas di dunia walaupun daya beli rakyatnya yang berjumlah miliaran masih dikatakan dalam proses menuju kemakmuran.
Tentunya apa yang kita pahami dari ilustrasi di atas adalah, bahwa sejarah sebagai bangsa yang memiliki identitas turut serta membakar semangat Bangsa china untuk maju menjadi yang terdepan. Diakhir tahun 1970an dimana perekonomian China masih sangat lemah dikarenakan segala kekayaan rakyatnya dikuasai penguasa pemerintahan, akhirnya dirubah menjadi modernisasi ideologi china sehingga sektor industri masyarakat menjadi andalannya. Kita sadari bahwa saat ini segala produk yang dibuat oleh bangsa barat dapat dengan mudah ditiru oleh China. Mulai dari mainan anak-anak, peralatan elektronik sampai dengan persenjataan militer. Prinsipnya adalah, tiada hari tanpa mempelajari komponen-komponen dari peralatan yang dibuat barat sehingga untuk meniru teknologi canggih dan dijual dengan harga murah menjadi andalan dengan sasaran pasar negara-negara berkembang dengan daya beli rakyat yang belum kuat.

INDONESIA
Melihat contoh dalam dua paragraf di atas, apa sebenarnya yang salah dengan bangsa Indonesia? Padahal kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui dengan pasti bahwa tidak terlalu banyak perbedaan antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa China. China sebagai negara kontinental terbesar di dunia, sedangkan Indonesia pun sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. China memiliki ratusan etnis, Indonesia pun memiliki tidak kurang dari 300 etnis. China memiliki banyak ilmuwan yang sangat handal, akan tetapi Indonesia pun punya Baharuddin Jusuf Habibie yang sangat diakui dunia bahkan beberapa hak paten beliau dapatkan dari perusahaan industri penerbangan sekelas Airbus dan Boeing. Kemudian apa yang salah dengan Bangsa Indonesia sehingga terus jalan ditempat dan tertidur panjang enggan bangun?
Kembali ke jati diri Bangsa Indonesia, selama ini kita selalu mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda yang tertindas selama 350 tahun. Apakah itu benar? Saya menjawab: “Tidak”. Fakta mengatakan sampai dengan abad ke 18 Kesultanan Maluku masih eksis sebagai negara berdaulat, kemudian pada tahun 1825 Pangeran Diponegoro masih terus berjuang melawan invasi Belanda dan sejarah mencatat Kesultanan Aceh baru dapat dikuasai Belanda diawal abad ke 20, sehingga dapat dikatakan bahwa Belanda menguasai total keseluruhan Nusantara hanya selama tidak lebih dari 50 tahun saja, suatu fakta yang jarang dipelajari dipelajaran sejarah di sekolah-sekolah bagi para generasi muda bangsa Indonesia, bukan? Suatu propaganda yang sangat berhasil yang telah dilakukan oleh imperialisme barat dan terus mendarah daging sehingga rakyat Indonesia tidak mengetahui pasti siapa diri kita sebenarnya dan masih banyak contoh lainnya jika bangsa ini mau mencari serta memaksakan diri untuk bangun dari kasur empuk yang telah ditiduri selama bertahun-tahun.

NUSANTARA MENARIK IMPERIALISME
Palawija, adalah sasaran utama bangsa barat ketika pada fase awal melakukan imperialismenya di Nusantara. Dalam kitab suci muslim (maaf tidak bermaksud SARA) dikatakan bahwa terdapat kerajaan-kerajaan (Surat Al-Mulk) yang dalam ejaan Arabnya adalah Mim Lam dan Kaf. Kemudian kenapa pertama kalinya portugis mendarat di Nusantara pada tahun 1511 adalah di Malaka (ejaan Arab Mim, Lam dan Kaf), setahun setelah itu 1512 Portugis menginvasi Maluku (ejaan arab Mim, Lam dan Kaf). Nampak sebagai sebuah kebetulan saja, akan tetapi tujuan utama yang dicari adalah Maluku, dimana Maluku itu sendiri berasal dari kata Al-Mulk yang artinya kerajaan-kerajaan dengan rakyat yang makmur serta telah ratusan tahun sebelum Colombus menemukan benua Amerika dan sebelum Marcopolo merintis jalur sutera telah memiliki hubungan perdagangan sampai ke China, Arab dan Eropa dengan produk andalannya yaitu rempah-rempah atau biasa kita kenal juga dengan nama palawija.
Papua, yang pada masa itu adalah bagian dari kerajaan-kerajaan di Maluku pun ternyata menyimpan banyak kekayaan yang begitu mempesona bangsa barat. Sedikit men-skip sambungan sejarah diatas, kita melambung ke masa setalah kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945, tercatat Indonesia terdiri dari beberapa wilayah antara lain, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi minus Papua. Tentunya jika kita menyadari apa yang terkandung di dalam Pulau tersebut maka wajar saja jika Belanda tidak dengan mudah mau mengembalikan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Sehingga salah satu caranya yang ditempuh adalah dengan mengundang Amerika Serikat yang memiliki hak veto dunia untuk mengakui Papua bagian dari Indonesia. Tentunya tiada yang gratis di dunia ini, sehingga bukan rahasia umum jika “the founding father” akhirnya membagi kekayaan rakyat tersebut. Dan cukup panjang jika harus membahas kejadian tersebut sehingga akan diceritakan pada tulisan yang akan datang.

ANTI KORUPSI DAN ANTARA 10000 PASUKAN VERSUS PASAR
Akan tetapi ada cara jitu agar Papua dapat kembali seutuhnya ke pangkuan Indonesia Raya, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan kecuali seluruh komponen bangsa ini mau untuk sama-sama tidak Korupsi. Ingat! Seluruh komponen bangsa! Karena saya yakin tidak semua rakyat Indonesia yang korupsi, tetapi itu hanya sebatas “kesempatan” saja, tidak korupsi karena tidak ada kesempatan, bersuara anti-korupsi hanya karena tidak bisa korupsi. Bukan hanya si A, si B dan si C, tetapi seluruh rakyat Indonesia termasuk saya untuk bangun dari buaian-buaian menggiurkan yang menghancurkan bangsa. Cara jitu yang kedua adalah bukan menguasai Papua dengan 10000 pasukan, ratusan alutsista dan ribuan butir peluru. Lebih bijak jika bangsa ini mau melihat apa saja yang dibutuhkan rakyat Papua agar mencintai Negaranya. Membangun infrastruktur sehingga menghilangkan kecemburuan sosial antara warga timur dan pusat negara; menyamaratakan standar pendidikan sehingga rakyat Papua dapat sepandai Bapak B.J Habibie; dan menciptakan pasar ekonomi yang memadai sehingga tidak perlu ada tunjangan kemahalan di Papuan dikarenakan harga-harga yang mahal karena harus melewati pengiriman yang jauh dari pusat ekonomi Indonesia.

FENOMENA HUJAN BERLIAN
Batu permata yang kita sebut berlian kita ketahui adalah sebagai perhiasan yang sangat mahal dan digemari oleh kalangan orang kaya. Tidak ada orang dari kalangan menengah ke bawah yang mampu untuk membeli berlian kecuali mendapatkan hadiah ataupun undian. Namun, apa yang akan terjadi jika di dunia ini terjadi hujan berlian? Apakah semua orang akan berebutan berlian dan mengumpulkannya? Untuk apa? Apakah jika hujan berlian itu terjadi sehingga semua orang dimanapun memiliki berlian seberat ratusan kilogram, berlian tersebut tetap berlaku dengan harga yang mahal? Tentu tidak! Jika semua orang punya berlian maka berlian itu akan menjadi tidak ada harganya. Kaitannya dengan beberapa masalah diatas, jika semua kebutuhan orang Papua terpenuhi maka tidak akan ada lagi gerakan OPM serta pengakuan Indonesia Raya sebagai negara dan bangsa rakyat Papua InsyaAllah akan terwujud. Demikian halnya dengan segala permasalahan yang terjadi di Negeri Nusantara ini. Jika segala kebutuhan rakyat terpenuhi tentunya dengan sendirinya rakyat merasa nyaman dan bangga menjadi bagian integral Indonesia tanpa adanya OPM-OPM baru.

Hanya sebuah tulisan populer dari orang yang khawatir terhadap kondisi bangsa yang kehilangan jati diri.

Wassalam

Seveneleven

Advertisements

China’s Assessment

Analysis from http://www.janes.com

China now maintains one of the world’s most active strategic nuclear and missile weapon modernisation programs. It encompass land, sea and air launched weapons, and China is researching and developing space technology. Additionally, Asian sources have told Jane’s that China will field a missile defence system before 2025. While China has long enunciated a public nuclear and space doctrine that embraces the concepts of “No First Use” and “Minimal Deterrent,” as well as “No Weapons In Space,” its exact nuclear and military space doctrines and the true disposition of its nuclear and space orders of battle are among the most closely held secrets of the PLA. In contrast to the missile forces of the US and Russia, China’s Second Artillery also has very important and increasing non-nuclear warfighting missions and capabilities. Notably, in the event of a major military campaign, such as an attack against Taiwan, the PLA would seek to integrate non-nuclear missile and space strikes by the Second Artillery and other services into a complex co-ordinated joint-forces warplan.

To ensure that it can complete its missions, the PLA: is deploying three types of land-based Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs); is about to deploy a second-generation Submarine/Sea Launched Ballistic Missiles (SLBM); is in the process of building up its Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM) and Short-Range Ballistic Missiles (SRBM) missile forces; is now deploying new mobile long range Land Attack Cruise Missiles (LACMs); and is testing and building new ground-launched direct ascent anti-satellite interceptors. China’s main missile deterrent challenge comes from the United States and China is hard-pressed to maintain sufficient missile numbers and sophistication to overcome anticipated US national and regional defences. US missile defence co-operation with Japan and Taiwan is of most concern to the utility of the PLA non-nuclear missile forces, while Beijing is also very wary of the US extending missile defence co-operation to India, South Korea and Australia. To overcome these challenges China is gradually building up its missile numbers in all categories. But less is known about whether China is going to place multiple warheads on its new DF-5 Mod 2 and DF-31A ICBMs, and JL-2 SLBMs, a move that could allow China to very quickly increase its nuclear warhead numbers. To overcome Taiwan’s specific missile defences, China now targets the island with over 1,100 SRBMs and over 400 LACMs, and is developing cheaper artillery rockets into SRBMs. From late 2006 to mid 2007, China revealed a new 3,000 km range version of the DF-21 with multiple warheads and two new versions of the DF-15 SRBM.

China’s successful destruction of a polar orbit weather satellite on 11 January 2007, on its third attempt, and then its successful January 11, 2010 missile warhead interception test, capped a three-decade old programme to develop missile defences and anti-satellite weapons. China spent much of the 1980s and most of the 1990s vigorously opposing US missile defence initiatives, especially in Asia, but its opposition has been muted over the last decade. One reason may be that China has mastered many missile defence technologies. Moreover, it is also clear that the PLA views military space capabilities as an essential component of China’s larger space power ambitions, which include military, civil and scientific programmes. Initial direct ascent interceptors based on the DF-21 IRBM will in the future likely be joined by high orbit capable systems based on new mobile solid fuel ICBMs and a new air launched space launch vehicle, as well as high energy laser systems. China’s Shenzhou manned space capsule program has set a precedent for future Chinese manned military space programmes. China’s direct ascent ASAT program may have aided the development of its new anti-ship ballistic missiles, which was tested in 2006.

While China has traditionally refused to expose and limit its nuclear forces by joining arms control agreements, it protested vehemently when the US decided to withdraw from the Anti-Ballistic Missile Treaty. China has joined the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Chemical Weapons Convention, the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty and, in 1996, China announced an end to its nuclear weapons testing programme.

In terms of foreign co-operation, while China has promised to adhere to the Missile Technology Control Regime, it has also enabled Pakistan to build successive solid fuel SRBMs and MRBMs and also LACMs. China also provided critical help to enable Pakistan to build nuclear weapons and some of this knowledge has been proliferated to Iran and Libya. China has also been accused of helping North Korea obtain advanced missile staging technology and has helped provide direct and indirect missile technology assistance to Iran. In 2006 and 2007, the US has sanctioned Chinese companies for assisting Iran’s missile programs. Elsewhere, China and Turkey have co-developed a SRBM. China is a partner in Europe’s Galileo navigation satellite program and European officials would like additional co-operative programmes, while the US has yet to overcome fears that such co-operation would accelerate Chinese military space capabilities.

Political control over China’s nuclear forces is exercised by the chairman of the Central Military Commission (CMC). The PLA’s Second Artillery Corps maintains China’s land-based nuclear missiles and comes under the operational control of the military supreme command or General Staff Department. The PLA Navy retains operational control over sea-based nuclear missiles while the PLA Air Force maintains operational control over some nuclear weapons, although China’s nuclear-equipped submarines, nuclear equipped bombers and other tactical nuclear weapons would also placed under the direct control of the CMC during wartime. Control of non-nuclear missiles would likely devolve to Joint Force commanders. Like nuclear weapons, space weapons would also fall under the direct control of the CMC, while operational control is likely exercises by the organisations under the General Equipment Department (GED) that control space activities. There has been some reporting that China will form a separate “Space Force” and that the GED, Second Artillery and PLA Air Force have been jockeying over who will control military space.

The Communist Party leadership requires the complete loyalty of its nuclear force leaders and the Second Artillery, in particular, has long had a reputation of being a highly educated force. The Party has been careful to promote the Second Artillery as a prestige organisation with a powerful mission. China’s political leadership has also given nuclear, missile and space forces a high priority for funding over the last 15 years. It is not possible to ascertain PLA spending in this area, but the development of new ICBMS, SLBMs, IRBMs, SRBMs, LACMs and anti-satellite weapons indicates a substantial resource commitment.

There has been no reported instance of foreign deployment for the Second Artillery. While location of Second Artillery bases has been relatively constant, the internal deployments of Second Artillery forces are consistent with military requirement to strike potential adversaries. For example, Base 52 in Tonghua would support potential operations on the Korean Peninsula or against Japan. The most important internal deployments for the Second Artillery are its bases and units dedicated to potential operations against Taiwan. This buildup began in earnest in the mid-1990s in part to compensate for the PLA’s lack of modern precision strike aircraft. However, now Second Artillery SRBMs are more accurate and are increasingly complemented by PLA Air Force fighters and bombers carrying PGMs, and the PLA Navy and the air force also have accurate LACMs. Additionally, it is also likely that the PLA will deploy increasing numbers of new longer range satellite-guided artillery rockets like the 200 km range WS-2 and even longer range variants, adding yet another layer of PGMs available to PLA campaign commanders.

In March 2009, the Pentagon reported that China had 350 to 400 DF-15 SRBMs and 700 to 750 DF-11 Mod 1 SRBMs. The large number of DF-11s indicates that they too now arm Second Artillery units. DF-15 Mod 1 SRBMs that are mainly armed with non-nuclear warheads. A small number of DF-15s may carry tactical nuclear warheads or new radio frequency warheads. DF-15s are stationed in two brigades in the Nanjing MR opposite Taiwan and include some newer longer-range DF-15 Mod 1s capable of reaching Okinawa. Their missions are to destroy high-value fixed military and civilian infrastructure targets. The PLA intends to co-ordinate non-nuclear Second Artillery missile strikes with follow-on precision PLA Air Force strikes.

The development of highly accurate SRBMs and, very soon, Land-based Cruise missiles (LBCMs), has meant that the army, navy and air force can also conduct non-nuclear strategic strikes. The army controls one or two brigades of DF-11 Mod 1 missiles based in Fujian Province and a unit on Hainan Island. The air force has some C-601-derived YJ-63 LACMs that are launched from modified H-6 bombers. It can be expected that the Second Artillery, navy and air force will operate new, smaller Tomahawk-like LACMs . Asian sources note that navy and air force LACMs will be based on the YJ-62 anti-ship missile, while the Second Artillery’s LACM will be built by a second firm.

Declared Policy TOP

China’s state secrecy and cultural abhorrence of revealing what is considered to be sensitive data mean that there is very little concrete information about the government’s policy towards weapons of mass destruction. China has repeatedly stated it adheres to a “No First Use” policy that its nuclear weapons would only be used as second strike systems but that they would be capable of ‘the destruction of cities’. Under the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which China signed in 1992, Beijing agreed to prohibit the first use of nuclear weapons and to promote the establishment of nuclear-free zones. However, in recent years the level of discussion in military academic journals has raised concern that China may be adjusting its NFU policy, especially to include for the more aggressive use of nuclear weapons to win a possible war over Taiwan.

China’s commitment to its “No First Use” policy has been undermined by its willingness to promote ambiguity over how it may or may not use nuclear weapons in struggle to control Taiwan. For example, Chai Yuqiu, a vice principal with the Nanjing Army Command College, told the Ta Kung Pao newspaper in January 2008 that China’s no-first-use nuclear policy is not unlimited, saying, “The policy of not to use nuclear weapons first is not unlimited, without conditions, or without premises,” Chai also noted, “China will never use nuclear weapons first, especially not to use nuclear weapons against non-nuclear countries…When big powers equipped with nuclear arms disregard the completeness of sovereignty and territory of Chinese people and make frequent moves that are unconventional and hurt the fundamental interests of Chinese people, however, it is not impossible to break such a strategy on tactical issues.”

China has not yet employed either its nuclear or non-nuclear missiles in actual combat. The closest China has come to employing its missiles were missile “demonstrations” in 1995 and 1996 near Taiwan. From 21 to 23 July 1995, PLA Second Artillery units fired six DF-15 SRBMs into a circular area northwest of Taipei. Taiwanese officials noted that the PLA moved the missiles to firing positions from their base in Leping in late January 1995, about the same time that the Chinese government was announcing a major new policy toward Taiwan with conciliatory elements, illustrating how China might use political deception to cover military attacks. The second demonstration took place in conjunction with an early PLA joint forces exercise in early March 1996. In a clear escalation from the July demonstration, the March 1996 demonstration used two impact zones outside Taiwan’s major ports of Kaohsiung and Keelung. On March 8 the Second Artillery fired three DF-15 SRBMs, two into the Kaohsiung zone and one into the Keelung zone. A second DF-15 was fired into the Kaohsiung zone on March 13. At the same time the PLA conducted one of its first major “combined arms” exercises.

The entire period from early 1995 through the March 1996 exercises marked a rich period in which the Chinese leadership combined political and military power moves, plus subtle and not so subtle psychological warfare to try to influence political actors in Taiwan and the US, as well as intimidate public opinion. The current build up of missile forces facing Taiwan, the development of anti-ship ballistic missiles, anti-satellite weapons and non-nuclear radio frequency weapons were likely all accelerated following the 1995 to 1996 confrontation over Taiwan.

US sources have also reported that close to the time of the March 2008 Taiwan presidential election, the PLA moved SRBMs out of their bases in a manner meant to be conspicuous to US intelligence satellites. Though a more subtle show of force than during the 1996 election, it still showed an inclination of hostility toward Taiwan even though the more pro-China leaning Kuomintang Party was widely expected to win. Since then, China had resisted over repeated appeals from Taiwan to “scrap” or “remove” missiles from positions near Taiwan.

In October 1994 China pledged to the US to abide by the Missile Technology Control Regime (MTCR) accord but was immediately in violation of its pledge by its assistance, through the 1990s and currently, of Pakistan’s solid-fuel missile programme. Chinese missile technology and engineering assistance has been critical in the success of Pakistan’s Shaheen 1, Shaheen 2 and Ghaznavi solid-fuel missile programmes. The latter is a copy of the DF-11 Mod 1 SRBM, while the Shaheen 1 is an extended range modification of the DF-11 Mod 1. The Shaheen 2 is apparently a unique design. Some sources indicate that China has sold non-nuclear radio frequency warhead technology to Pakistan. Since 2000 in reports mandated by the US Congress, the CIA has noted China’s continued assistance to Pakistan’s missile programmes. China has played a key role in assisting North Korean missile developments based on purchased Russian missile technology, to include the solid-fuelled third stage of the Taepodong-1 missile launched in 1998.

Militer Rakyat : Hubungan sipil dan Militer Di Republik Indonesia

Indonesia sejak berdiri sebagai sebuah Republik telah mengalami beberapa kali pasang dan surut di dalam perkembangannya. 1928, sebagai tonggak sejarah kebangkitan bangsa dimana seluruh rakyat yang menamakan dirinya pemuda Jawa, pemuda Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi disatukan dalam sebuah doktrin yang kita tahu saat ini bernama Sumpah Pemuda. Beranjak 17 tahun setelah momentum kebangkitan tersebut seluruh rakyat Indonesia mendapatkan buah dari perjuangan selama ratusan tahun untuk menjadi sebuah bangsa berdaulat yang bernama Republik Indonesia kemudian di Proklamasikan oleh “The Founding Father” Ir. Soekarno dan M. Hatta. Perjuangan yang tidak sia-sia tersebut dilakukan untuk melawan militer penjajah dengan senjata modern oleh militer rakyat dengan bersenjatakan bambu runcing serta beberapa senjata peninggalan Jepang tanpa pernah berfikir perbedaan antara sipil dan militer karena memang keduanya adalah komponen rakyat yang tidak dapat dipisahkan untuk suatu tujuan yakni kemerdekaan.

Dari sejarah yang mengatakan demikian sehingga muncullah sebuah pengertian “militer rakyat” yang berarti berasal dari rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan ini sengaja dibuat untuk memberikan beberapa pandangan dan opini bahwa militer yang berasal dari rakyat bukanlah militer yang ditakuti oleh rakyat.

Sejak rezim orde baru berkuasa, image terhadap militer adalah sekelompok warga negara kelas atas yang dapat melakukan sesuatu apapun layaknya warga negara yang “kebal hukum”. Lebih dari seperempat abad pada saat itu berlaku sebuah hukum yang “tidak berhukum” bagi militer di Indonesia. Salah satu contoh yang paling kecil adalah, hanya sekedar untuk membayar parkir di pinggir jalan saja “si tukang parkir” tidak berani untuk meminta bayaran jika dia tahu bahwa si empunya kendaraan adalah militer. Padahal jika mau disadari, tukang parkir itu adalah seorang yang sangat membutuhkan rejeki walau hanya sebesar 500 rupiah (tarif saat itu). Kemudian, betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi militer ataupun mencari menantu dari seorang tentara yang tentunya hanya beralasan untuk mencari “keamanan”. Dan masih banyak contoh lainnya yang lebih “menakutkan” daripada contoh tersebut. Mau disangkal atau terima tetapi itulah kondisi yang berlaku pada saat itu.

Baik dan buruk tidak ada yang tidak klimaks dari segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. 1998, setelah dua tahun Indonesia memasuki krisis ekonomi, rezim Soeharto akhirnya bangkrut dan menyebabkan chaos di beberapa tempat Indonesia. Menjatuhkan kekuasaan Soeharto dan doktrin anti-militer pun muncul. Cercaan dan serangan baik secara langsung maupun melalui media kerap hadir dan menyoroti sang “warga istimewa”. Tuntutan untuk militer “back to barrack”, menghapuskan dwi fungsi ABRI dan sampai akhirnya merubah tatanan untuk memisahkan Polri dari ABRI sehingga menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sebuah tuntutan yang tidak berlebihan seharusnya, karena militer dimana pun memang sudah seharusnya profesional dibidangnya yaitu, PERANG. Sebuah pradigma baru pun dikumandangkan di setiap sudut lapangan apel di seluruh instansi militer. Re-indoktrinasi pun dilakukan agar militer dapat kembali dicintai rakyat dan merasa termasuk bagian dari rakyat biasa yang memang dihargai untuk menjaga setiap sudut batas-batas wilayah Indonesia. Sampai pada akhirnya seorang perwira lulusan Akademi saat ini pun telah bergelar Sarjana Pertahanan yang bertujuan untuk mengedepankan daya otak daripada daya otot dan tentunya tanpa mengurangi skill berperang bagi seorang prajurit. Bagi penulis, yang termasuk salah satu prajurit produk reformasi, mencari teman sebanyak-banyaknya juga merupakan salah satu sarana belajar dan meng-ekspose “senyuman” prajurit agar rakyat bisa mencintai militer dan merasa saling memiliki seperti zaman perang kemerdekaan 66 tahun yang lalu.

Tidak lebih dari tiga minggu yang lalu dari tulisan ini dibuat, penulis ikut dalam sebuah diskusi dengan teman-teman dari sebuah organisasi kepemudaan Islam dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan “rasa” baru militer di depan khalayak ramai. Namun, sungguh mengagetkan jika teman-teman tersebut menyampaikan bahwa militer masih ditakuti oleh rakyat. 13 tahun telah lewat dari masa kelam Indonesia ternyata trauma “si warga istimewa” tersebut tetap melekat di hati rakyat. Kemudian ada dua yang muncul dari dalam pikiran penulis saat itu; apakah tebar persahabatan yang kami lakukan hanya segelintir orang saja yang melakukannya?; ataukah kebetulan saja saya sedang berhadapan dengan salah satu keluarga yang mengalami trauma besar terhadap militer? Jawabannya ada di dalam pikiran masing-masing yang membaca tulisan ini.

Bijaknya adalah menilai hal ini dari kedua sisi. Hanya sebuah ilustrasi, jika ada dua orang si A dan si B yang tidak saling mengenal kemudian keduanya bertemu di warung nasi padang, kemudian mereka bertatapan satu sama lain. Setelah itu, si A melotot pada B dan begitu pula sebaliknya. Dalam hati si A berkata,”sombong sekali dia beraninya melototi aku”, kemudian si B pun berkata demikian. Sebenarnya ini adalah contoh dilema ketidak kenalan satu sama lain. Coba saja seandainya ketika mereka bertemu salah satu diantara mereka mengajak bersalaman dan saling kenal, tentunya efek yang terjadi akan jauh berbeda. Seperti pepatah mengatakan bahwa “tidak kenal maka tak sayang”, demikianlah yang terjadi tidak lebih tiga minggu yang lalu.

Pilihannya adalah:

1. Militer yang turun ke kalangan sipil dan memahami apa yang mereka inginkan.

2. Sipil yang mengenal kembali “pacar” lamanya bahwa dia sudah berubah dan ingin terus berhubungan mesra.

Jika saya, memilih dua pilihan tersebut adalah yang terbaik sehingga jika si tukang air bilang “gayung bersambut” dan pemain sepak bola bilang “jemput bola” dapat terwujud dengan mengembalikan hubungan militer-sipil menjadi satu kesatuan yang disebut “RAKYAT INDONESIA” memiliki dan mencintai “TENTARA RAKYAT”

Wassalam

Seveneleven

Jurisdiksi Negara Pantai

JURISDIKSI NEGARA PANTAI TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING PADA ZONA EKONOMI EKSLUSIF DAN DIATAS LANDAS KONTINEN
Oleh: Mayor Pnb. F. Situmorang AAU 1996

Pendahuluan
Konvensi Laut 1982 (Law of the Sea/ LOS) adalah suatu terobosan dalam mendefinisikan keluasan wilayah maritim yang menjadi wilayah jurisdiksi dari masing-masing negara. LOS 1982 tidak hanya menghasilkan kesepakatan mengenai 12 mil laut territorial melainkan juga melahirkan perluasan zona laut dimana negara memiliki hak berdaulat (sovereign rights) terhadap sumber daya hayati dan non hayati yang terkandung didalamnya. Zona-zona inilah yang dikenal dengan Zona Ekonomi Ekslusif/ ZEE (200 mil dari garis pangkal) dan Landas Kontinen (hingga 350 mil dari garis pangkal). Lebih jauh pasal-pasal dalam LOS 1982 juga dapat dijadikan pedoman mengenai apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban dari tiap negara dalam mengelola zona-zona tersebut.
Kendati demikian, banyak negara-negara pantai yang mengintepretasikan LOS 1982 berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Hal ini kerap dijumpai manakala negara pantai menghendaki hak-hak berdaulatnya, sementara kapal-kapal dari negara lain juga menuntut hak-hak kebebasannya di laut lepas (freedoms of high seas) di zona-zona ini.
Manakala dua kepentingan ini bertabrakan, maka umumnya kepentingan negara pantailah yang dimenangkan. Lebih jauh, kecenderungan yang terjadi dewasa ini adalah banyak negara pantai yang menerapkan peraturan (enforcement) yang melebihi dari kewenangannya yang diatur oleh LOS 1982.
Esai berikut akan mengupas seberapa jauh suatu negara pantai boleh menegakan jurisdiksinya pada ZEE dan Landas Kontinen sesuai dengan LOS 1982. Adapun pembahasannya difokuskan pada rezim navigasi dan perikanan untuk kapal-kapal asing, serta kegiatan militer dari negara asing di kedua wilayah laut ini. Pembahasan tulisan ini juga akan dilakukan melalui komparasi contoh-contoh praktik nyata yang dilakukan oleh negara-negara dunia. Dengan begitu kiranya dapat ditarik kesimpulan sejauh mana penegakan jurisdiksi pada EEZ dan Landas Kontinen telah bergeser dari kesepakatan awal LOS 1982.

Rezim Navigasi dari Kapal-kapal Asing
Pada ZEE negara pantai (pemilik ZEE) sesungguhnya tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam mengontrol pelayaran dari kapal-kapal asing. Hal ini disebabkan pelayaran atau navigasi dari kapal-kapal asing pada ZEE mengikuti rezim laut lepas dimana kebebasan bernavigasi adalah mutlak. Kewenangan ini menjadi semakin lemah pada Landas Kontinen. Pada wilayah ini hak yang dimiliki negara pantai hanya sebatas menggali dan mengelola sumber daya alam yang berada didasarnya (seabed). Secara gambling LOS 1982 telah menetapkan bahwa saat menggunakan haknya pada Landas Kontinen, negara pantai tidak boleh melanggar atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dilanggarnya kebebasan berlayar yang dimiliki negara lain (“must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other states.”) Hal ini berarti kolom air diatas Landas Kontinen sebenarnya adalah Laut Lepas dimana semua kapal asing berhak atas kebebasan berlayar secara penuh.

Terlepas dari itu, negara pantai juga memiliki jurisdiksi ekslusif atas pulau-pulau buatan dan banguan yang didirikan diatas ZEE dan Landas Kontinen. Jurisdiksi ini meliputi kewenangan atas pabean, fiscal, kesehatan, keselamatan dan peraturan-peratutran lain yang terkait dengan keimigrasian Jika diperlukan, negara pantai juga diijinkan untuk menetapkan zona keamanan (safety zones) di sekelilingnya yang tidak melebihi dari 500 500 meter. Pada zona ini negara pantai berhak melakukan tindakan-tindakan yang menjamin keselamatan baik untuk pelayaran maupun untuk pulau buatan, bangunan dan instalasi tersebut.
Berdasarkan diskusi diatas dapat terlihat bahwa negara pantai hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas terhadap kapal-kapal asing yang berlayar melalui ZEE dan Landas Kontinen-nya. Terlebih lagi, tidak ada jurisdiksi tambahan yang diberikan jika standar internasional tidak mengaturnya (“there is no residual jurisdiction where no such international standards have been set.”) Ini berarti, negara pantai tidak berhak bertindak secara unilateral terhadap kapal-kapal asing, melainkan harus senantiasa mengacu pada peraturan-peraturan yang diterima secara internasional (“limited to conforming to and giving effect to rules and standards that originate from the international level and only with respect to those that have become generally accepted”) Selain itu, tindakan unilateral tetap tidak dapat dibenarkan kendati negara pantai mengangap peraturan internasional yang ada kurang memadai.
Namun demikian, terdapat pasal-pasal dalam LOS 1982 yang memberikan diskresi yang besar bagi negara pantai untuk melindungi kewenangannya. Salah satu contohnya adalah pasal-pasal yang menganjurkan negara pantai untuk memiliki kendali yang lebih luas terhadap kapal-kapal asing yang berlayar di ZEE-nya yang berpotensi menyebabkan polusi yang signifikan. Pasal-pasal ini pada kenyataannya telah dikembangkan secara sepihak dengan cara-cara yang menyebabkan terganggunya kebebasan pelayaran tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang diterima secara internasional (“generally accepted international rules and standards.”) Lebih jauh hal ini telah dipergunakan untuk memperbesar kewenangan negara pantai untuk mengontrol kapal-kapal asing di ZEE dan Landas Kontinenntya, melampaui apa yang telah ditentukan dalam LOS 1982.
Terdapat beberapa contoh kasus nyata untuk hal tersebut. Kasus pertama adalah kasus kapal tanker Prestige pada November 2002. Setelah insiden tumpahan minyak oleh kapal tanger berdinding tunggal single-hulled, negara-negara yang tercemari pantainya seperti Portugal, Perancis and Spanyol mengeluarkan peraturan yang ketat terhadap semua kapal tanker yang berlayar di ZEE mereka. Ketentuan ini meliputi wajib lapor sebelum kedatangan, pemeriksaan ditempat dan bahkan pengusiran dari wilayah ZEE mereka jika terbukti tidak laik berlayar (not sea-worthy). Selain itu, pada tahun 2003, French National Assembly menetapkan aturan baru yang mengijinkan pencegatan kapal asing yang berlayar pada radius hingga 90 mil dari pantai jika kapal itu terlibat dengan tindakan pecemaran. Aturan tersebut juga menetapkan bahwa Captain kapal yang melakukan pencemaran dapat dipidana penjara hingga 4 tahun dan denda hingga US$ 600,000. Peraturan ini diberlakukan hanya berselang beberapa hari 15 negara Eropa sepakat untuk melarang tanker berdinding tunggal memasuki pelabuhannya. Hampir pada waktu yang bersamaan Spanyol, Perancis, Portugal, Belgia dan Inggris mengajukan permohonan resmi kepada the International Maritime Organization (IMO) untuk menyatakan bahwa seluruh wilayah ZEE mereka adalah daerah sensitif yang terlarang bagi tanker berdinding tunggal dan pengangkut barang-barang berbahaya lainnya.
Praktik negara yang lainnya dapat dilihat pada kasus kapal Jepang bernama Akatsuki Maru di tahun 1992. Kapal tersebut digunakan untuk membawa material hasil daur ulang plutonium dari Perancis menuju ke Jepang untuk bahan bakar reaktor PLTN. Dalam pada ini, banyak negara yang wilayahnya akan dilalui rute kapal tersebut menolak kehadiran kapal itu di perairannya termasuk juga di ZEE-nya. Akibatnya Akatsuki Maru harus mengalihkan rute pelayarannya guna menghindari 12 mil laut teritorial dan 200 mil ZEE negara-negara pantai yang dilalui kecuali Perancis dan Polynesia. Kasus serupa juga dialami pada tahun 1995,oleh kapal berbendera Inggris bernama Pacific Pintail. Saat ia berlayar untuk mengangkut limbah nuklir, kapal itu harus merubah jalur pelayarannya untuk menghindari ZEE dari Brasil, Argentina, Chili dan negara lainnya sebagai akibat dari penolakan keras oleh negara-negara tersebut. Chili bahkan bertindak lebih jauh dengan mengirimkan kapal perang dan pesawatnya untuk mencegat Pacific Pintail jika sampai melanggar larangannya.
Kasus-kasus ini menjadikan suatu preseden bahwa negara pantai memiliki kekuasaan untuk menerapkan jurisdiksinya terhadap lalu lintas pelayaran di ZEE dan Landas Kontinen berdasarkan jenis kargo yang dibawa. Preseden ini terus berkembang dan diadop oleh berbagai negara di dunia menurut kepentingan nasional dan intepretasinya masing-masing. Sebagai contoh, setahun setelah peristiwa Argentina mengajukan usul kepada IMO’s Legal Committee untuk melarang pengangkutan bahan bakar nuklir melalui laut teritorial dan ZEE negara lain. Tiga tahun kemudian pada tahun 1996 Selandia Baru mengeluarkan aturan pelarangan pengangkutan bahan-bahan nuklir melalui ZEE-nya.

Penegakan Rezim Perikanan
Dalam konteks rezim perikanan, LOS 1982 telah mentapkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung didalam zona 200 mil-nya. Hak ini mencakup hak eksplorasi, mengolah, memelihara dan mengelola sumber-sumber tersebut. Pada kasus kebanyakan sumber daya yang dimaksud adalah yang menyangkut dengan perikanan. Selain itu pasal-pasal LOS 1982 juga menjamin kewenangan negara pantai terhadap hak berdaulatnya yang meliputi tindakan-tindakan berupa pemeriksaan kapal, penahanan dan penahanan hingga penuntutan secara hukum (“take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings.”) Namun terkait dengan penahanan LOS 1982 tidak mengijinkan adanya hukuman penjara tanpa persetujuan negara yang warganya terlibat perkara. (“penalties for violation of fisheries laws and regulations in the EEZ may not include imprisonment, in the contrary by the States concerned or any other form of corporal punishment.”)
Malangnya akibat yang ditimbulkan oleh Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing sangat parah. Suatu studi bahkan mengungkapkan bahwa kerugian yang ditimbulkan diperkirakan dapat mencapai US$ 9.5 billion. Akibatnya praktik-praktik dari negara yang terkait menjadi sangat keras terutama dalam melindungi ZEE-nya. Contoh pertama tampak pada sikap tegas pemerintah Australia terhadap pemancing ilegal di perairannya. Menurut konsulat Indonesia di Darwin, pada tanggal 15 Juni 2008, sebuah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia bernama Ramlan-07 tertangkap tangan oleh otoritas Australia tengah memancing di laut Arafura. Setelah menahan kapal tersebut otoritas Australia langsung membakar kapal dan memenjarakan keenam awaknya. Ini bukanlah kali yang pertama, pada bulan April 2008, tercatat sedikitnya 253 nelayan asal Indonesia ditangkap oleh otoritas Australia dan dipenjarakan di Darwin Detention Center. Sementara para nelayan tersebut menunggu sidangnya di pusat penahanan, hampir seluruh kapal mereka telah dibakar oleh otoritas Australia.
Meski LOS 1982 tidak merekomendasikan hal tersebut, namun tindakan unilateral memenjarakan nelayan ilegal tanpa perjanjian awal dengan negara terkait, menjadi praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara pantai. Salah satu contohnya adalah UU Kelautan Republik Indonesia nomor 31/ 2004 . Dalam psalnya UU ini menetapkan hukuman penjara bagi nelayan yang terlibat penangkapan ikan ilegal di wilayah perikanan Indonesia yang meliputi sungai, danau, rawa, laut teritorial termasuk juga ZEE Indonesia.
Untuk memberikan ilustrasi lain tentang tindakan keras yang dilakukan oleh negara pantai, perlu ditinjau ulang mengenai kasus yang dialami kapal Monte Confurco. Kasus ini melibatkan kapal berbendera Sisilia yang dihentikan dan diperiksa oleh otoritas Perancis di Kerguelen (Kepulauan Antartika yang diklaim Perancis). Meski tidak ditemnukan adanya ikan segar di dalam kapal, namun kapal tersebut tetap menghadapi tuntutan pencurian ikan. Kapal Sisilia tersebut kedapatan menyimpan 158 tons Patagonian toothfish (jenis ikan), longlines (jenis pukat) dan umpan beku yang seolah-olah baru dilepaskan dilaut. Karena kapal tidak dapat menunjukan bukti bahwa ikan-ikan tersebut ditangkap didaerah yang ditentukan dan tidak memberikan pemberitahuan tentang pelayarannya maka Pengadilan Internasiaonal memenangkan Perancis untuk kasus ini. Kasus ini kemudian menjadi jurispruden bahwa kapal ikan yang didapati berlayar di ZEE negara lain, tanpa ijin dan membawa ikan dapat dituduh mencuri ikan di ZEE tersebut. Dengan kata lain, untuk mengindari penyitaan terhadap kargonya, suatu kapal ikan harus meminta ijin terlebih dahulu untuk melintas di suatu ZEE.
Pada kasus perikanan diatas Landas Kontinen, rezim yang berlaku sebenarnya sama dengan perikanan di laut lepas. Untuk ini LOS 1982 telah mengatur bahwa, terkecuali untuk “sedentary species,” negara manpun berhak menangkap ikan di perairan diatas Landas Kontinen suatu negara. Namun tindakan unilateral negara pantai dalam melindungi cadangan ikan “lainnya” tidak dapat dihindarkan. Pada bulan Mei 1994, Kanada mengeluarkan undang-undang yang memperluas kewenangannya untuk mengatur penangkapan ikan di daerah yang dikenal sebagai Nose dan Tail dari Grand Banks. Area-area ini sebenarnya terletak pada landas kontinen Kanada, bagian tenggara Newfoundland, yang sebenarnya sudah berada diluar zona 200 mil. Menurut UU tersebut Kanada berhak menangkap setiap kapal yang kedapatan menangkap ikan yang tergolong spesies-spesies yang dilindungi. Kapal yang tertangkap akan ditarik ke pelabuhan dan Captain kapal dapat dituntut denda sebanyak US$360,000 termasuk kehilangan hasil tangkapannya. Oleh karena itu, legislasi ini dapat dianggap sebagai tindakan unilateral Kanada dalam memperluas jurisdiksinya diluar apa yang telah ditetapkan sebagai 200 mil kesepakatan internasional.
Selain itu masih terdapat ketidaksepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan “sedentary species.” Namun lagi-lagi negara pantai bertindak secara unilateral dalam menentukan status suatu spesies menurut kepentingan nasionalnya. Hal ini terlihat pada kasus penangkapan 2 kapal ikan berbendera Amerika oleh otoritas Kanada pada bulan Juli 1994. Kedua kapal tersebut kedapatan menangkap Icelandic Scallops dari Landas Kontinen Kanada diluar batas zona 200 mil. Sementara kedua negara masih berdebat soal status dari Icelandic Scallops (apakah termasuk sedentary species atau bukan) Kanada tetap memberlakukan penangkapan terhadap kapal-kapal pemancing lainnya. Akan tetapi, Kanda akhirnya secara berhasil meloloskan undang-undang sepihaknya tersebut. Beberapa bulan kemudian Amerika akhirnya mengakui klaim Kanada atas spesies yang sebenarnya terletak diluar batas zona 200 mil.

Jurisdiksi Terhadap Kegiatan Militer Asing
Mungkin isu yang paling menjadi perdebatan adalah mengenai kegiatan militer asing di suatu ZEE. Persoalan ini sebenarnya berakar pada status ZEE sebagai suatu sui generis -bukan merupakan laut teritorial maupun laut lepas- hal ini meninggalkan isu tentang residual rights menjadi perdebatan. Ngera-negara yang pro terhadap kegiatan militer di ZEE beranggapan bahwa secara prinsip ZEE merupakan laut lepas dengan beberapa hak tertentu yang diberikan kepada negara pantai. Sehingga hak lain yang tidak diatur secara tegas menjadi hak negara lainnya termasuk didalamnya yang menyangkut dengan kegiatan militer. Dilain pihak, pandangan yang kontra berpendapat bahwa ZEE adalah perairan pantai yang didalamnya terdapat beberapa hak yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain. Jadi pada saat terjadi sengketa terhadap hak-hak yang belum diatur, seharusnya itu dimenangkan oleh negara pantai pemilik ZEE.
Kasus ini menjadi lebih rumit manakala ditinjau dari jenis kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan militer. Jika tidak seluruhnya, namun sebagian besar status kapal-kapal yang terlibat adalah kapal pemerintah yang imun terhadap jurisdiksi negara pantai. Lebih jauh setiap negara dapat menyatakan ketidakbersediaannya menerima ketentuan wajib pihak ketiga yang terkait dengan sengketa kegiatan militer oleh kapal-kapal pemerintah dan pesawat yang bersifat non-komersil (“disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and aircraft engaged in non-commercial service.”) Oleh karenanya celah perdebatan mengenai residual rights untuk kegiatan militer tidak pernah akan terselesaikan sampai pada suatu ketika praktek dari negara-negara di dunia menuju suatu kesamaan atau sampai tercapainya suatu kesepakatan baru.
Meski masih menjadi sesuatu yang ambigu, namun praktek-praktek yang dilakukan oleh negara secara preemptive akan mengedepankan kepentingan nasionalnya ketimbang ketentuan hukum internasional. Beberapa kasus dapat dijadikan catatan sebagai suatu tindakan agresif dari negara pantai terhadap kegiatan militer di ZEE-nya. Seperti Libya dalam Kasus Teluk Sidra yang terjadi tahun 1986. Sebagai negara pantai Libya merespon kehadiran Kapal-kapal perang Amerika di Teluk Sidra dengan meluncurkan rudal-rudal darat ke udara atau Surface to Air Missile (SAM)-5. Kasus lainnya juga terjadi pada bulan April 2001. Saat itu dua jet tempur Cina jenis F-8 fighters diterbangkan untuk mencegat pesawat mata-mata US jenis EP-3 yang tengah terbang di pesisir Cina Pada insiden ini salah satu pesawat Cina menabrak pesawat EP-3 Amerika yang menyebabkan pesawat tersebut terpaksa mendarat darurat di kepulauan Hainan Cina. Selang setahun berikutnya 3 insiden lainnya terjadi yang menyebabkan jet-jet tempur Cina dan Amerika hampir saling berhadapan satu sama lain.
Meskipun telah juga ditegaskan bahwa tidak ada reservasi ataupun pengecualian yang dapat diberikan terhadap LOS 1982, namun ada saja negara yang melakukannya semata-mata untuk mendukung tindakan unilateralnya. Iran contohnya, pada tahun 1993, membuat undang-undang yang melarang kegiatan militer asing di wilayah ZEE-nya. India pada tahun 1995 juga mengeluarkan deklarasi bahwa pemerintahnya mengadop LOS 1982 namun dengan syarat bahwa India melarang segala kegiatan militer di ZEE dan Landas Kontinen tanpa ijin dari negara pantai yang bersangkutan. Pada dua tahun berikutnya, Malaysia (1996) dan Pakistan (1997), mengeluarkan juga deklarasi yang pada intinya sama dengan India.
Selain itu beberapa negara yang menolak kegiatan militer di ZEE dan Landas Kontinennya berpendapat bahwa ZEE dan Landas kontinen pada kaitan tertentu adalah mutatis mutandis pada istilah “kepentingan damai” (for peaceful purposes) pada provisi laut lepas dan provisi dari “penggunaan laut untuk damai” (Peaceful uses of the seas). Namun begitu kegiatan militer tidak selalu berkaitan dengan “kepentingan tidak damai” yang membuatnya jadi bertentangan dengan LOS 1982. Pandangan yang bersebrangan Negara-negara yang berpandang lain dapat saja mengklaim bahwa kegiatan militernya bertujuan damai, seperti untuk operasi penangulangan obat terlarang, pemetaan dasar laut, atau pengamanan jalur pelayaran.
Namun demikian, secara umum belum ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan damai.” Seseorang dapat beranggapan demikian sementara yang lainnya tidak. Hal ini digambarkan dalam insiden kapal Angkatan laut Amerika bernama Bowditch. Kapal militer survei hidrografis tidak bersenjata ini beberapa kali diganggu dan dipaksa untuk berhenti oleh negara panti saat melakukan kegiatan surveinya. Hal serupa juga dialami oleh kapal Inggris bernama HMS Scott. Kapal ini menuai protes diplomatik terhadap negara pemiliknya karena kegiatannya yang melakukan survei di wilayah ZEE negara lain. Meski dalam kedua kasus tersebut pemilik kapal mengklaim kapal mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, namun India dan Cina beranggapan mereka telah melakukan operasi survei kelautan yang tak berijin dan tidak sah. Pada contoh kasus ini sekali lagi kepentingan nasional yang lebih dimenangkan dan menjadi dasar untuk tindakan-tindakan unilateral.

Kesimpulan
Tidak diragukan bahwa sebagai hukum internasional yang diterima secara luas LOS 1982 telah memberikan acuan bagi negara-negara di dunia dalam mengatur hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam menegakkan jurisdiksi di wilayah yang menjadi klaimnya. Akan tetapi, saat hukum ini berinteraksi dengan kepentingan yang sesungguhnya dari tiap negara terhadap ZEE dan Landas Kontinennya, masih terdapat banyak celah. Dalam hal ini apa yang dilakukan negara biasanya jauh melebihi apa yang telah ditentukan oleh LOS 1982. Untuk melestarikan dan melindungi lingkungannya banyak negara yang menetapkan pembatasan-pembatasan yang menciderai kebebasan berlayar yang seharusnya ada pada ZEE dan Landas Kontinen. Selain itu, sebagai akibat dari IUU fishing yang semakin memprihatinkan, banyak negara yang menetapkan secara sepihak peraturan dan sanksi keras yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah didalam LOS 1982. Lebih jauh, mengenai kegiatan militer, meski belum jelas apakah kegiatan tersebut adalah legal atau tidak, banyak negara yang memilih untuk bertindak unilateral untuk menentangnya. Kesemuanya ini menunjukan bahwa meskipun LOS 1982 telah menggariskan sejauh mana kewenangan dari negara pantai pada ZEE dan Landas Kontinennya; namun pada kenyataan praktik dari masing-masing negara tidak akan pernah sama karena kepentingannya yang berbeda.

Bibliografi

“IUU Fishing on the High Seas: Impacts on Ecosystem and Future Science Needs,” Final Report, Marine Resource Assessment Group Ltd, London, August 2005.

“Judgment to be Delivered in The ‘Monte Confurco’ Case on 18 December at 3 PM (Seychelles V. France),” Press Release, International Tribunal for The Law of The Sea, 15 December 2000 available at http://www.itlos.org/start2_en.html

Blum, Y.Z., “The Gulf of Sidra Incident,” The American Journal of International Law, Vol. 80, No. 3, July 1986, pp. 668-677.

Brubaker, R.D., “Foreign Military Research Conducted in a Coastal State’s Maritime Zones – Preliminary Analysis,” The Fridtjof Nansen Institute Report 8, 2001.

Directorate of Law Training “Charter of the United Nations – 1945,” Collection of Documents on Law of The Armed Conflict, National Defense Headquarter, Ottawa, 2005

Division for Ocean and Law of the Sea Office of Legal Affairs, ” The Law of the Sea,” Official Text of the United Nations Convention on Law of the Sea of 10 December 1982, United Nations, New York, 1997.

Dixon, D.B., “Transnational Shipments of Nuclear Materials by Sea: Do Current Safeguards Provide Coastal States a Right to Deny Innocent Passage?” Journal of Transnational law and Policy, Vol. 16, No. 1, Fall, 2006, pp. 73-99

Farnsworth, C.H., “Canada Acts to Cut Fishing by Foreigners,” The New York Times, 22 May 1994 available at http://www.nytimes.com/

Galdorisi, G.V. and Kaufman, A.G., “Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Preventing Uncertainty and Defusing Conflict,” California Western International Law Journal, Vol. 32, No.2, 2002, pp.253-301

Hayashi, M.,” Military and intelligence gathering activities in the EEZ: definition of key terms,” Marine Policy, Vol. 29, 2005, pp.123-137.

International Maritime Organization, Marine Environment Protection Committee (MEPC), 49th session: 14-18 July 2003, IMO, 22 July 2008, available at http://www.imo.org

McDorman, T.L., “Canada’s 1994 International Fisheries Actions,” Northern Mariner, Vol. V, No. 2, April 1995, pp.47-56.

Muhktar, “Australia Burnt Another Indonesian Fishing Vessel,” IUU Fishing, Department of Marine Affairs and Fisheries of Republic Indonesia, 30 June 2008 available at http://www.dkp.go.id/index.php/ind /newsmenus/229/australia-bakar-lagi-satu-kapal-nelayan-indonesia

Simons, M., “France Clamps Down on Shipping Pollution,” The New York Times, 7 April 2003, available at http://www.nytimes.com/

State Secretariat of Republic of Indonesia, “Government Law Number 31/ 2004,” National Paper of Republic of Indonesia 2004 Number 118, Jakarta, 6 October 2004.

Van Dyke, J.M. “The Legitimacy of Unilateral Actions to Protest the Ocean Shipment of Ultrahazardous Radioactive Materials,” Nuclear Control Institute, Washington DC, 13 December 1996 available at http://www.nci.org/i/ib121396.htm.

Van Dyke, J.M., “Military ships and planes operating in the exclusive economic zone of another country,” Marine Policy, Vol. 28, 2004, pp.29-39.

Van Dyke, J.M., “The disappearing right to navigational freedom in the exclusive economic zone,” Marine Policy, Vol. 29, 2005, pp. 107-121.

Van Dyke, J.M., “The Legal Regime Governing Sea Transport of Ultrahazardous Radioactive Materials ” Ocean Development and International Law, Vol. 33, 2002, pp. 77-108.

Warner, R., “Maritime Regulation and Enforcement in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf (Non-Fisheries),” The 904 Lecture Presentation, Australian National Center for Ocean Resources and Security, Wollongong, 2008.

Menghadapi Ancaman Asimetris: Apa Yang Harus Kita Lakukan?

Jika kita menilik pada keadaan peperangan yang akan terjadi dimasa depan tentunya akan mengarah kepada peperangan asimetris. Dilihat dari definisi asimetris itu sendiri mengandung makna sebagai suatu ketidak-seimbangan antara kanan dan kiri, atas dan bawah maupun dalam berbagai sebab lainnya. Sehingga peperangan asmetris itu pun dapat dipahami sebagai peperangan diantara dua pihak yang bertikai yang tidak terdapat keseimbangan dalam hal kekuatan, persenjataan dan circumstance nya. Salah satu cara untuk dapat mengetahui peperangan asimetris adalah dengan memahami siklus antara aksi, reaksi dan kaunter-reaksi. Sehingga untuk menghadapi peperangan asimetris dimasa depan perlu adanya upaya-upaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu contoh adalah, dalam doktrin peperangan asimetris yang dimiliki Amerika Serikat, ketika musuh melakukan persiapan peperangan dengan menggunakan senjata biologi, maka yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menyiapkan teknologi, doktrinasi dan kemampuan untuk force protection dengan mengembangkan anti senjata biologi serta mengembangkan kemampuan untuk menyerang ataupun mengalahkan delivery means musuh, dukungan pihak sipil dan menguasai informasi untuk melakukan propaganda anti musuh melalui media internasional.
Ancaman asimetris tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Bagi Indonesia, dirasa perlu untuk mempersiapkan ancaman asimetris dimasa yang akan datang sehingga dalam menghadapi insuregecy, ancaman pertahanan dari negara adi daya maupun menghadapi ancaman sebuah pakta pertahanan seperti yang dilakukan negara tetangga bersama beberapa anggota commonwealth bangsa ini memiliki formula yang tepat. Tulisan ini dibuat untuk memberikan beberapa pemikiran dalam menghadapi ancaman asimetris bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak pertengahan abad ke 20, pertikaian yang selalu hilang dan timbul antara Indonesia dan Malaysia terus hangat menjadi topik pembahasan dan cukup membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Ambalat, sebagai daerah yang beberapa tahun terakhir menjadi daerah pertikaian antara Indonesia dan Malaysia telah disepakati sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa Malaysia dengan semangatnya terus meng-klaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya? Tentunya ada suatu posisi tawar bagi Malaysia di dunia Intenasional sebagai bagian dari Negara commonwealth untuk menguasai mineral didalam wilayah Ambalat. Yang kita ketahui shell sebagai perusahaan minyak milik Kerajaan Inggris ikut ambil bagian dalam perminyakan di Malaysia. Sehingga perlu taktik cerdas untuk dapat berupaya menghadapi saudara serumpun tersebut, karena walaupun dari segi kekuatan militer antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda, akan tetapi apa yang akan terjadi jika kita berperang melawan Malaysia adalah sama saja kita berperang melawan Kerajaan Inggris beserta negara-negara bonekanya. Hal ini tentunya akan menjadi kerugian besar dipihak Indonesia dan menjadikan perang antara Indonesia dan Malaysia suatu peperangan asimetris.
Permasalahan kedua adalah konflik gunung emas di tanah Papua. Kita ketahui bahwa kedua gunung tersebut mengandung mineral seperti tembaga, emas dan uranium. Dan dari kekayaan Papua tersebut diperkirakan hanya 1% saja yang masuk kas Indonesia sejumlah 20 miliar USD. Suatu jumlah yang tidak sedikit dan bisa dibayangkan jika dikalikan 99% maka jumlah itulah yang dapat mempertahankan Amerika Serikat bertahan dari krisis ekonominya yang melanda negara adi daya tersebut dalam 10 tahun terakhir. Akan tetapi, apakah kita harus gegabah berkoar-koar ingin berperang dengan Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer berlipat kali dibandingkan dengan Indonesia? Tentunya perlu ada solusi dalam menghadapi ancaman asimetris ini.
China, yang saat ini telah menjadi “macan asia”, serta mengklaim dirinya sebagai “the big brother of asia” telah memiliki kekuatan ekonomi berkelas dunia dan militer yang terus disiapkan untuk menghadapi segala ancamannya. Hanya dengan bermodal nama “China” pun negara ini telah mengklaim kepulauan Spratly yang terletak dilaut China Selatan sebagai bagian dari wilayah China karena telah berabad abad terletak di selatan China. Jika China dengan kekuatan barunya muncul sebagai negara adi daya baru berhasil menguasai kepulauan Spratly tersebut, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti China akan mengklaim kepulauan Natuna yang juga terletak di laut China Selatan sebagai bagian dari China. Tentunya bukan naif jika Negara Kesatuan Republik Indonesia memperhitungkan ancaman asimetris ini karena begitu besar kekayaan kepulauan Natuna bagi bangsa Indonesia.

Dengan melihat beberapa contoh diatas, maka perlu adanya rekomendasi untuk mencari solusi besar bagi bangsa Indonesia, antara lain :
1. Meningkatkan kekuatan militer untuk Pertahanan Negara Kepulauan untuk menjaga 17504 pulau dengan 300 etnis dan terpisah antar pulau dengan begitu banyak kekayaan di dalamnya.
2. Meningkatkan perekonomian rakyat sehingga jka militer Indonesia diperkuat maka tidak banyak rakyat yang menderita kelaparan karena anggaran yang besar digunakan untuk militer.
3. Meningkatkan anggaran pertahanan dan setiap pembelian alutsista dilakukan dengan sistem G to G untuk mengurangi pengambilan keuntungan yang besar oleh pihak vendor sehingga pembelian alutsista dapat lebih optimal.
4. Mensosialisaikan investasi dalam bidang pertahanan adalah sangat menguntungkan bangsa ini. Karena kita mengetahui bahwa berapa triliun rupiah kerugian negara yang disebabkan oleh pelanggaran perbatasan, pencurian kekayaan alam dan pencurian ikan yang disebabkan terlalu banyak tempat yang belum terjaga di segala sudut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memanfaatkan GSO (geo stasionery orbite) sebagai aset pertahanan. Peralatan perang mutakhir saat ini sangat tergantung oleh satelite baik untuk mengetahui cuaca daerah operasi maupun penggunaan GPS (global positioning system). GPS buatan Amerika Serikat yang sering kita gunakan saat ini sengaja disetting dengan error 0,1Nm oleh negara pembuatnya. Jika kita bisa memanfaatkan wilayah Indonesia yang terletak di equator bumi dan memiliki jarak terdekat dengan GSO di dunia ini maka GSO ini sesungguhnya aset militer yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.
6. Membuat suatu pakta pertahanan militer dalam tingkat ASEAN, sehingga jika didalam pakta pertahanan militer tersebut dapat disepakati bahwa sepakat untuk saling menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah sesama negara ASEAN, maka akan sangat mengurangi effort penjagaan wilayah yang sangat luas tersebut.

Demikian tulisan ini dibuat dan hanya sebuah pemikiran anak ingusan yang resah karena negaranya “TIDAK BERGIGI”.

Wassalam

Seveneleven

CATATAN SAFETY PENGAJAR TENTARA LANGIT II (SELAMAT JALAN BANG…)

Kelompok Pelatihan (Kopel) penaikan bendera Akademi Angkatan Udara telah mengikat hubungan saya dengan beliau. Kelompok nomer sembilan, Sermatar Ali Mustofa (alm) adalah salah satu kakak asuh dalam pelatihan tersebut. Putra asli Tuban kelahiran Mei 1979, saat ini telah pergi meninggalkan kita dengan senyuman untuk selama-lamanya menuju kehidupan yang abadi dan hakiki dengan pangkat terakhir Kapten Penerbang.

Selalu tampil dengan kesederhanaan, bertutur kata halus dan sopan dan ahli ibadah adalah ciri khas beliau. Saya rasa baik senior, junior maupun rekan-rekan beliau setuju dengan apa yang saya rasakan terhadap beliau. “Selama apapun itu niatnya karena untuk ibadah kepada Allah, jangan pernah takut melakukan kebenaran dan dengan luasnya ilmu Allah jangan takut untuk berbuat kesalahan menuju kebaikan”, demikian nasihat beliau yang jelas masih terngiang di telinga saya.

Menghargai manusia siapa pun itu adalah salah satu karakter beliau semasa hidupnya. Empat bulan lalu sebelum saya berangkat sekolah, sempat dua kali dalam satu cockpit bersama beliau dalam misi Sekolah Instruktur Penerbang dan betapa beliau dengan sangat hormat menghargai saya sebagai Pilot in Command sehingga semakin membuat saya sepenuh hati untuk berbagi apapun yang saya mampu.

Allah telah menetapkan jalan beliau, Jumat, 6 Januari 2012 dengan pesawat Charlie tail number LD 3417 beliau telah terbang tinggi dan tanpa pernah kembali di tengah-tengah kita semua. Hanya menyisakan sebuah senyuman penuh arti di jumat pagi sebelum saat saya terbang ke kota Solo untuk mengajar di Sekolah Penerbang Angkatan 83, sebuah senyuman tanpa kata-kata dan tak akan pernah dapat bertemu kembali, seakan hendak berkata “tiada manusia yang berumur pendek, yang ada adalah manusia hidup di dunia untuk mempersiapkan diri di kehidupan yang amat panjang. Subhanallah, di hari jumat, diawali dengan Dhuha beliau pergi, sebuah logika mengatakan bahwa dengan kondisi pesawat hancur menandakan impact yang cukup kuat, akan tetapi tubuh beliau utuh, lengkap dan tak tampak luka luar, Wallahualam, InsyaAllah dengan niat yang tulus saya mendoakan beliau pergi sebagai Syuhada, sebagai pasukan langit, sebagai serdadu Allah.

Selamat Jalan Bang…

Wassalam,

SevenEleven