AWR Siabu: Antara Kepentingan Nasional Versus Kepentingan Pribadi dan Golongan

Air Weapon Range Siabu atau biasa disebut dengan “Siabu Range” adalah sebuah area yang terletak pada 21 Nm (40 km) dengan arah barat daya dari kota Pekanbaru Riau. Area latihan penembakan udara ke darat yang rutin digunakan oleh Skadron Udara 12 ini dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Mayor. Beberapa kali area tersebut juga kerap kali digunakan untuk latihan-latihan TNI AU seperti “Jalak Sakti” maupun latihan puncak TNI AU yakni “Angkasa Yudha” serta beberapa latihan antar bangsa antara lain; “Elang Malindho” (Malaysia-Indonesia); “Elang Indopura” (Indonesia-Singapura); dan “Elang Thainesia” (Thailand-Indonesia). Latihan Instruktur Tempur atau Fighter Weapon Instuctor Course (FWIC) antara beberpaa negara-negara tetangga pun selalu dilaksanakan di Pangkalan TNI AU Pekanbaru yang tentunya menggunakan fasilitas “Siabu Range”. “Siabu Range” memiliki fasilitas latihan antara lain, dua buah bomb court, sebuah tactical range dan menara control untuk “Range Safety Officer” (RSO). RSO bertugas untuk mengontrol jalannya latihan penembakkan serta bertanggung jawab dalam hal “safety” di sekitar area latihan selama latihan penembakkan berlangsung.

Skadron Udara 12 yang rutin melaksanakan latihan penembakkan di “Siabu Range”, didalam setiap siklus latihan selalu berhasil memiliki “Circullar Error Probability” (CEP) yang memuaskan sehingga didalam pelaksanaan tugasnya sebagai Skadron Udara tempur taktis dapat selalu mengamankan dan menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala macam ancaman dan tantangan. Dengan kemampuan penerbang yang profesional tentunya segala tugas negara yang diemban dapat terlaksana dengan optimal dan semua itu dapat terwujud dengan profesionalisme dan latihan yang memadai. Secara langsung “Siabu Range” ini sangat memiliki peran penting dalam menciptakan dan membina penerbang-penerbang TNI AU yang handal serta berkemampuan tinggi. Sehingga menjaga keutuhan wilayah NKRI sebagai suatu kepentingan nasional dapat dilaksanakan dengan baik pula dimana kita pahami bersama bahwa kepentingan nasional Negara berada diatas kepentingan probadi, golongan maupun warisan. TNI AU telah lama menggunakan “Siabu Range” sejak abad ke 20 dimana saat itu Skadron Udara 12 masih mengoperasikan pesawat A-4 Skyhawk. Di abad 21 yang semakin canggih ini Skadron Udara 12 telah menggunakan pesawat tempur buatan British Aerospace dan peran penting “Siabu Range” masih tetap berguna dalam menciptakan operator pesawat jet yang handal sebagai sarana latihan penembakan udara ke darat dalam rangka meningkatkan profesionalisme penerbang TNI AU sesuai dengan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

Riau, sebagai satu-satunya Provinsi di Wilayah Sumatera yang memiliki Skadron Udara Tempur, tentunya sangat penting untuk menjaga wilayah NKRI dan khususnya di Sumatera yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan India. Terdapat banyak sekali objek vital negara yang berbasis di Pulau Sumatera seperti kilang-kilang minyak, gas alam serta Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan dunia tentunya juga membutuhkan patroli udara dalam penjagaannya. Bersama-sama dengan TNI AL koordinasi pengamatan dan pengintaian dikoordinasikan karena TNI AU memiliki karakteristik “kecepatan”, “daya jangkau” dan fleksibilitas yang tinggi. Peran serta segenap rakyat Indonesia mapupun pemerintah daerah Riau sangatlah dibutuhkan guna pencapaian dari tujuan dan kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini turut melestarikan “Siabu Range” sebagai sarana latihan tempur untuk TNI AU karena kami adalah tentara langit yang senantiasa siap sedia menjaga keutuhan wilayah negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional yang berkedudukan di atas kepentingan pribadi, golongan mapun warisan.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah kita ketahui bersama bahwa perkembangan perekonomian Indonesia telah membawa rakyat Indonesia terus berkembang  dan memajukan perekonomian terutama melalui sektor riil seperti perkebunan kelapa sawit. Namun, disayangkan jika perkebunan kelapa sawit yang ditanam disekitar “Siabu Range” yang notabene sering digunakan untuk penembakkan bombing dan rocketing. Sangat berbahaya jika perkebinan kelapa sawit tersebut berada di area dalam radius penembakkan. Sejak awal TNI AU telah mendapatkan sumbangan dari dinas kehutanan untuk mengelola hutan Siabu menjadi area latihan tembak udara ke darat, namun sangat disayangkan jika saat ini “tanah tak bertuan” tersebut digunakan dan diakui hak milik oleh  orang-orang tak bertanggung jawab yang sedikit melupakan kepentingan nasional negara sebagai tanah warisan maupun oleh pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit. Benar sekali, jika antara perkeonomian dan pertahanan seharusnya dapat sinergi dengan baik, akan tetapi kedudukan pertahanan negara sebagai kepentingan nasional tentunya berada jauh posisinya diatas segala macam kepentingan pribadi, golongan maupun warisan.

Mencari solusi bukan menambah permasalahan adalah kalimat bijak dalam kasus ini, namun untuk satu kata “mengalah” tentunya akan habis ratusan lembar uang rupiah. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat – pasal 33 UUD 1945. Jadi sangat jelas bahwa induk dari undang-undang di Indonesia mengatakan bahwa segala macam kekayaan negara akan dikuasai oleh negara dan kemudian digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya : “Dikuasai oleh rakyat dan di gunakan untuk kepentingan pribadi, golongan maupun warisan”.

“Swa Bwana Pakca”- Sayap Tanah Air Indonesia

Jayalah Selalu!

Advertisements

Jogjakarta Seribu Kenangan

September 2003, untuk pertama kalinya meninggalkan Jogjakarta setelah kurang lebih lima tahun di gembleng dalam kawah candhradimuka AAU dengan segala kenangan indah sebagai siswa Sekolah Penerbang TNI AU. Menuju penempatan dinas pertama kali di Skadron Udara kebanggaan masyarakat Riau yakni Skadron Udara 12 yang kemudian mengawaki pesawat tempur taktis Hawk 109/209. Memotong pendek cerita panjang selama tujuh tahun di Kota bertuah Pekanbaru Riau, maka pada pertengahan tahun 2010 Jogjakarta kembali menjadi Kota impian karena suatu kewajiban bagi seorang tentara langit untuk mengabdikan diri sebagai pengajar serdadu udara tentunya dengan suasana lebih berbahagia karena bisa menunjukkan almamater tercinta kepada si Jantung hati dan si buah hati.

Seorang QFI ataupun dalam pengertian bahasa Indonesia sering disebut dengan instruktur penerbang dituntut mampu memberikan alih pengetahuan kepada seluruh siswa penerbang. Kemampuan terbang disertai dengan kemampuan untuk mengajar juga dituntut dapat memahami psikologi manusia manusia yang diajarnya sehingga diharapkan bisa tampil sebagai seorang bapak, kakak maupun instruktur sesungguhnya. Suatu pengalaman berharga adalah ketika mendapatkan kesempatan mengajar siswa latih dasar dimana para siswa tersebut belum memiliki jam terbang sama sekali. Bagaikan memoles dan mengasah kemudian dituntut dapat memberikan hasil yang terbaik dapat bentuk kelukusan siswa yang ditangani tersebut. Rasa puas, haru dan bangga tercampur menjadi satu ketika mereka yang menjadi siswa tetap mendapatkan kelulusan untuk terbang solo pertama kali akibat keberhasilan seorang instruktur dalam melakukan alih pengetahuan dan kemampuan kepada siswanya.

Begitu banyak pengalaman dan pelajaran yang diambil dari penugasan sebagai pengajar tentara langit tersebut. Bisa memahami kemampuan diri sendiri; memahami psikologi pribadi maupun orang lain; dapat mengerti bahwa tidak semua manusia diberi kemampuan yang sama; dan memahami pula bahwa dengan output yang diharapkan memiliki standar yang sama akan tetapi jalan menuju keberhasilan setiap kanusia adalah berbeda.

Jogjakarta pun telah memberikan warna dalam kehidupan ini ketika bertemu dengan sekumpulan rekan rekan yang menyebut diri mereka dengan nama KERIS, yaiti sebuah paguyuban anak anak muda yang sangat peduli dengan kondisi dan situasi kebangsaan dan pertahanan negara. Nama keris diambil dari sebuah senjata tradisonal bangsa Indonesia yang selalu dijadikan senjata pamungkas bagi para Raja Raja Nusantara zaman dahulu kala. Sekumpulan anak muda yang berasal dari berbagai macam dasar ilmu yang berbeda seperti; dokter, ahli sejarah, ahli IT, ahli filsafat, ekonomi, hukum, fisipol dan teknik terapan dan sangat peduli pada pertahanan negara walaupun dasar ilmu sebenarnya tidak bevitu relevan. Ya, kebangkitan bangsa ini akan berawal dari kedai kopi untuk berfikir dan berbuat, bukan omong kosong.

Dua tahun menjalani penugasan di kota budaya namun saat ini harus kembali meninggalkan Jogjakarta dengan seribu kenangan didalamnya. Kita berjuang dapat dimana dan darimana saja. Tetap semangat dan bumi lancang kuning kota bertuah memanggil untuk pengabdian selanjutnya

sseveneleven

Disorientasi dan Dislokasi dalam Kehidupan Multikultur Indonesia

Disorientasi dan Dislokasi Didalam Kehidupan Multikultur Indonesia

Suatu anugerah tak terhingga bisa hidup di sebuah negara dengan segala macam keragaman kekayaan budaya, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang bernama Indonesia. Sebuah kemegahan dunia yang hanya dapat diperoleh di Indonesia sebagai bekal utama menjadi sebuah negara yang besar dan unggul di kawasan maupun internasional. Namun, menjadi pertanyaan besar ketika bangsa yang terdiri lebih dari 300 etnis serta hampir 700 keragaman bahasa berada di dalam kehidupan demokrasi yang notabene sangat menuntut kebebasan berbicara walaupun disertai batas-batas hukum tetapi tetap kerap kali kebablasan. Era reformasi ditengah-tengah globalisasi dunia seakan-akan membawa kehidupan bangsa ini masuk dalam euphoria menyampaikan ide serta berbondong-bondong ingin tampil sebagai ksatria piningit sehingga siapa pun yang memiliki kesempatan untuk memimpin bangsa ini selalu berada dalam posisi terpojok dan ingin dijatuhkan oleh lawan-lawannya padahal aslinya mereka bersaudara. Saya yakin semua manusia di negara ini menyadari bahwa sangat berat untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu tanpa dukungan positive dari 230 juta otak manusia yang selalu berbeda visi dan misi. Sangat setuju sekali jika perbedaan pendapat itu terjadi, tetapi sewajarnya tetap dalam visi dan misi yang sama tanpa “muatan” apapun didalamnya sehingga negara ini bisa terus maju.

Hidup adalah pilihan, menjadi Indonesia pun sebuah pilihan. Sebuah pilihan tepat yang diusung para pendiri bangsa dengan sebuah kekuatan doktrin dasar negara yaitu Pancasila. Semboyan Bhineka Tunggal Ika pun dirumuskan dengan suatu tujuan yakni mengutamakan persatuan diatas segala perbedaan dan keragaman. Sebuah kepastian bahwa the founding father telah menyadari betapa sulitnya menyatukan pikiran ratusan jiwa dan raga anak bangsa ini. Demokrasi Pancasila adalah suatu faham demokrasi yang dibuat dan disesuaikan dengan budaya kebangsaan Indonesia dengan mengatur suatu sistem demokrasi tetap berada dalam kendali yang terarah. Namun, apa yang kita rasakan saat ini rasanya telah jauh dari harapan para pendiri bangsa tersebut dengan lebih mengadopsi demokrasi bangsa barat. Tentunya sangatlah berbeda budaya yang tercipta di masing masing bangsa dimana secara historis kita bisa mempelajari bahwa kemajemukan budaya bangsa barat bisa dikatakan kecil sekali dibandingkan oleh BANGSA NUSANTARA atau sekarang bernama Indonesia. Dalam tulisan ini sama sekali tidak mengedepankan bahwa demokrasi adalah salah, tetapi lebih mendukung dikembalikannya demokrasi pancasila yang selama satu dekade terakhir terasa mem-blur. Kecuali dengan hadirnya common enemy maka bangsa ini bersatu menjadi kuat sekali, akan tetapi apakah bagus jika harus menunggu negara ini perang kemudian baru bisa bersatu rakyatnya? tentu tidak, karena Pancasila dan UUD 1945 mengajarkan bahwa perdamaian dunia lebih diutamakan daripada kondisi terpaksa untuk berperang.

Pelajarilah apa yang telah terjadi oleh bangsa Majapahit, suatu negara adidaya berkuasa di selatan Asia namun hancur berkeping-keping bukan karena kalah perang melainkan rusak dari dalam karena konflik internal politik dalam negaranya sehingga pecah menjadi kerajaan kerajaan kecil. Beruntung sekali di abad 19-20 kita memiliki Bung Karno dan Bung Hatta yang kembali menyatukan kerajaan kerajaan kecil tersebut menjadi suatu negara berdaulat dengan keringat dan darah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berdua anti terhadap politik negara boneka yang diciptakan bangsa imperialisme sehingga Indonesia mampu berdiri mandiri sampai saat ini. Kemudian mereka pun menyadari kemajemukkan suku bangsa yang menjadi sebuah bahaya laten perpecahan negara tercinta dan pada akhirnya terciptalah ideologi Pancasila dimana Pancasila bisa dikatakan ideologi yang sangat lengkap karena didalamnya mengutamakan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat sebagai embrio dari demokrasi Pancasila.

Pancasila adalah ideologi negara yang sangat dapat menyesuaikan dengan perkembagan zaman. Ideologi yang dibangun dengan perjuangan the founding father tidak lekang oleh waktu serta sangat ampuh jika diterapkan dalam menghadapi segala macam ancaman perang informasi di era globalisasi saat ini karena para pendiri bangsa yang benar benar memahami kepentigan nasional Indonesia sampai ratusan tahun kemudian. Penulis mengajak kita semua untuk sedikit flash back menuju alam 10-15 tahun yang lampau, walaupun bangsa ini hidup dalam belenggu anti ekspresi, namun stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional Indonesia sangat terjaga rapih dari segala ancaman dari luar dengan segala keragaman permasalahan. Bandingkan dengan saat sekarang, dimana setiap manusia Indonesia bebas berekspresi, bebas berbicara dan opini. Sayangnya, ekspresi, berbicara dan opini tersebut terbatas tanpa aksi atau dengan kata lain semua orang telah hebat menjadi pengkritisi namun tiada yang berbuat.

Sekali lagi, sebenarnya tiada yang salah dengan apa yang kita alami saat ini asalkan pemikiran dan opini disertai oleh tindakan nyata dan memahami bahwa untuk menjadikan negara ini hebat tidaklah mudah ditengah tengah 230 juta otak manusia terlebih disertai oleh PR dari masa lalu yang pastinya tidak sedikit.

Talkless and Works In Hands is better than Speaking Without Any Action

Untuk saya, bukan anda!

SevenEleven

Australia Federal Election Analysis 2010

Australia Federal Election

The 2010 Australian Federal Elections were fought against the backdrop of Kevin Rudd’s removal as prime minister following a leadership challenge by his deputy, Julia Gillard, in June 2010. Seeking a mandate of her own, Prime Minister Julia Gillard announced her intention to hold federal elections ahead of the constitutional deadline of April 2011. In July 2010 she announced that elections would be held on 21 August. The polls were neck and neck on election day and resulted in the country’s first hung parliament since 1940.

After she came to power, Gillard described her predecessor’s administration as “a good government… losing its way”. Moreover, with a background in the tough, union-dominated politics of New South Wales and a focus on domestic political issues, Gillard marked a shift from Rudd and a deliberate challenge to the tough-talking Abbott. Rudd’s fall could be traced to a number of policy issues – particularly relating to asylum seekers, environmental issues and a controversial mining tax – on which Gillard was quick to distance herself from ahead of the election. However, by August these problematic issues had returned to frustrate Labor. For example, a possible solution to the asylum seeker problem stumbled when East Timor, Labor’s proposed location for an offshore detention centre, rebuffed Gillard’s proposals. Labor then found itself outflanked by the Liberal Party, which suggested reopening the old detention centre on Nauru – a proposal met with considerable enthusiasm by Nauru’s cash-strapped government.

Labor was also rocked by a series of damaging leaks; attributed by some in the media to Rudd or his disgruntled supporters. This apparent disunity at the highest levels gave the opposition the chance to characterise Labor as lacking a clear policy line and moral leadership, instead relying on focus groups and opinion polls. The issue was temporarily resolved in August when Rudd announced that he would campaign for Labor at the national level and indicated his support for Gillard.

The winners from the 2010 poll were the Green Party, which took a single seat in the House and nine seats in the Senate. Additionally, three rural independent MPs enjoyed a brief period of power, as they deliberated over which of the two main parties to support in the immediate post-election period.

After weeks of political vote trading, on 7 September two of the three independents indicated their support for Labor. With the support of the one Green MP and the independent Andrew Wilkie, this gave Labor 76 seats in the House and enabled it to form a government. The Liberal National coalition were left with 73 seats and the support of one independent, the colourful Bob Katter.

The Greens performed particularly well in the Senate and with their nine seats they will hold the balance of power in the chamber when the new body sits in July 2011. While Green leader Senator Bob Brown will align his party with the Labor government on most issues, there remains the potential for disputes, particularly on environmental issues. Nevertheless, the Greens would be unwilling to side with the opposition given Liberal Party leader Tony Abbott’s hostile stance towards the issue of climate change. Indeed the prospect of an obstructive Senate was a key factor behind Labor being better placed to form a government than the opposition and will likely prove a key factor in ensuring that the current government lasts its full three-year term.

Complete Analysis Could be seen at http://www.Janes.com

sevenEleven

Ironis! Tetapi Saya Tetap Bangga Menjadi Indonesia

Kawan,
Bangga menjadi bangsa Indonesia adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam hidup ini. Sebuah anugerah luar biasa kita dilahirkan dari seorang bunda yang asli wanita Indonesia, suatu negeri gemah ripah loh jinawi. Tetapi apa lacur, ketika beranjak remaja menyadari bahwa hidup dizaman orde baru yang sangat kejam dengan segala pengaruh penguasa yang membuat hidup tanpa ekspresi. Tiada yang tidak klimaks di dunia ini sehingga sang penguasa pun terjatuh dari singgasana dan serasa mendapat angin segar di era yang disebut reformasi bebas berekspresi. Sebuah babak baru dan muncul kembali kebanggaan sebagai orang asli Indonesia (bisa disebut asli apapun ras, suku bangsa dan agama asalkan memang benar benar mencintai bangsa ini). Demokrasi bangsa Indonesia menjadi hal terdepan di negara ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar demokrasi adalah hal yang cocok diterapkan ditengah-tengah kemajemukkan bangsa ini? jawaban tergantung dari persepsi anda.

Gaung demokrasi begitu besar di negara 1001 permasalahan ini. Peran media menjadi sangat tak terbatas dengan didukung oleh undang-undang yang seakan-akan lupa bahwa bangsa ini butuh dilindungi dari gencarnya perang informasi diera globalisasi. Kehilangan keseimbangan antara informasi baik dan buruk pun terasa sangat kental saat akhir ini, padahal rakyat sangat butuh berita positive sebagai sarana meningkatkan moril dan jati diri bangsa yang sebenarnya besar ini. Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia sangat sedikit yang tahu bahwa kita punya juara bulu tangkis internasional, kita juga punya anak-anak brilian yang meraih juara matematika, fisika dan ilmu terapan lainnya ditingkat dunia. Masyarakat pun sangat sedikit yang tahu bahwa bangsa ini telah diakui dunia akan kemampuannya menjadi salah satu dari negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India dan China) serta berbagai macam prestasi lainnya yang tertutup oleh informasi buruk plus sinema elektronik yang selalu menampilkan racun dunia. Permasalahan bangsa yang memiliki 230 juta otak manusia dalam hal ini adalah ketidak mampuan untuk menahan arus informasi tak berimbang ditengah tengah ke-Bhineka Tunggal Eka-an. Karena bangsa ini harus tetap bersatu bukan dipecah belah. Ingat kawan, bangsa kita tidak pernah kalah perang kecuali oleh politik pecah belah/adu domba/devide et impera.

BBM bukanlah blackberry messenger melainkan bahan bakar minyak. baru beberapa minggu sejak tulisan ini dibuat sampai dengan saat ini masih hangat di tengah-tengah masyarakat akan rencana kenaikkan harga bbm tersebut. Mengakibatkan kerusakan dibeberapa tempat akibat ulah mahademo (maaf, sebuah singkatan dari mahasiswa pe-demonstrasi). Sebenarnya saya secara pribadi sangat apresiasi mendalam dengan kepedulian generasi muda yang perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, akan tetapi speechless ketika melihat hasil demonstrasi adalah; kerugian 5 miliar rupiah akibat pengrusakkan pagar gedung DPR; kerugian 1,5 miliar bagi jasa marga akibat dari blokade jalan tol; perusakkan kantor polisi; pembakaran ban yang menyebabkan kemacetan sehingga rantai ekonomi bangsa sedikitnya terhambat; dan ironis ketika seorang supir truk gandeng yang sedang mencari sesuap nasi dipaksa turun untuk ikut berdemonstrasi, padahal itu adalah kelangsungan hidup dia dan keluarganya; berapa banyak supir taxy, bis kota maupun angkot yang terpaksa meliburkan diri sehingga berkuranglah penghasilannya di bulan maret ini. Saya pribadi pun sangat sedih jika harga bbm naik, akan tetapi jika disadari bbm bersubsidi tersebut sebenarnya dinikmati lebih banyak oleh golongan menengah ke atas bukan orang miskin. Seandainya demonstrasi bisa dialihkan dalam bentuk usaha nyata, seperti; riset mahasiswa dalam mengembangkan kendaraan berbahan bakar gas; riset generasi muda untuk mengembangkan biogas sebagai alternative bahan bakar ataupun minimal belajar yang baik agar dikemudian hari bisa menjadi pemimpin yang baik dan tidak meneruskan keburukkan pendahulunya.

Memang, permasalahan inti negara ini adalah korupsi. Namun, apa bedanya yang dilakukan para koruptor tersebut dengan perusakkan oleh mahademo yang terjadi di berbagai tempat tersebut? ya sama saja toh? bayangkan akibat kerusakan dan kerugian bermiliar-miliar rupiah tersebut pun berasal dari uang rakyat dan perusakkan itu sama artinya dengan membuang percuma uang rakyat dua kali lipat dari kerugian tentunya (kerugian 5 miliar akibar barang yang hancur plus 5 miliar untuk memperbaikinya dengan potensi menjadi lahan korupsi pula). Jika demikian saya bisa sedikit tarik kesimpulan bahwa para mahademo tersebut sama saja dengan koruptor yang sukanya membuang uang rakyat dan berpotensi ketika di masa depan akan menjadi koruptor-koruptor baru. Huff! Ironis!

Kemudian apa bedanya demmonstrasi pada tahun 1998 versus 2012?

1998 : demo kenaikkan harga sembako dll, demo mahasiswa yg benar2 berdasarkan semangat anak bangsa yg ingin keluar dari belenggu diktatorisme.

2012 : demo kenaikkan harga bbm, dilakukan oleh mahademo yg berdasarkan semangat nasi bungkus serta semangat persatuan dan kesatuan partai tertentu.

Sedih bukan? yah, sudah nasib. Akan tetapi saya tetap bangga bisa menjadi orang Indonesia!

MERDEKA!

Salam Indonesia

SevenEleven