Zona Identifikasi Pertahanan Udara Indonesia

Oleh : Kapten Pnb Teddy Hambrata Azmir

Tentang ruang udara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan baik untuk setiap orang yang memahami tentang penguasaan dan kontrol ruang udara maupun bagi orang-orang awam yang hanya bersemangatkan jiwa merah putih berkibar di langit Nusantara. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa para stakeholder  sudah banyak serta memiliki pandangan yang amat luas tentang kedaulatan di ruang udara Indonesia, namun tidak kalah pentingnya bagi setiap warga Negara Indonesia lainnya untuk memahami zona perlindungan ruang udara Nasional Indonesia dikombinasikan dengan pemahaman tentang beberapa regulasi ruang udara internasional yang berlaku saat ini sehingga nantinya akan muncul pemikiran-pemikiran untuk bagaimana aset nasonal di udara dapat dijaga dan dikendalikan dalam suatu zona identifikasi pertahanan udara atau Air Defence Identification Zone (ADIZ)

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan terbesar dan memiliki garis pantai terpanjang  di dunia sudah sepantasnya memiliki sebuah sistem pertahanan udara yang memadai dalam rangka menjaga keutuhan wilayah kedaulatan nasional. Berbicara tentang pertahanan udara tentunya tidak cukup jika hanya membahas tentang pesawat tempur sergap, radar hanud maupun rudal serang jarak menengah dan jarak jauh saja, melainkan termasuk didalamnya adalah Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang merupakan sebuah zona identifikasi pertahanan udara yang harus dan mutlak dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana sebagai sebuah Negara berdaulat dengan batas wilayah sebesar Indonesia saat ini hanya memiliki sebuah wilayah identifikasi pertahanan udara di Pulau Jawa dan sekitarnya saja. Tentunya kondisi yang ada saat ini bisa dikatakan cukup rawan karena wilayah Indonesia seluas 1900000 kilometer persegi dimasa yang akan datang akan menghadapi berbagai macam ancaman yang beragam baik ancaman militer maupun non militer. Terlebih pada masa sekarang dimana kecanggihan teknologi memungkinkan segala macam ancaman tersebut datang melalui jalur udara sehingga dirasa perlu untuk membenahi wilayah identifikasi pertahanan udara Indonesia sehingga ancaman tersebut akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Dalam tulisan kali ini penulis ingin membahas maupun mengkaji tentang pertahanan udara nasional Indonesia dalam ruang lingkup zona identifikasi pertahanan udara atau Air Defence Identification Zone demi terwujudnya sebuah pertahanan udara nasional Indonesia yang kuat dan memadai sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional Negara Indonesia.

Dengan Air Defence Identification Zone yang memadai diharapkan dapat diberlakukan sebagai sebuah upaya penangkalan strategis dari masuknya ancaman baik militer maupun non militer dimasa yang akan datang dan dengan sistem penangkalan yang baik tentunya akan memperkuat regulasi wilayah pertahanan udara nasional Indonesia dimata dunia demi tercapainya perdamaian dunia yang abadi. Dasar pemikiran yang diambil adalah ICAO 1944;

‘The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory’ (ICAO, 1944: chapter 1)

Mengatakan bahwa setiap Negara-negara berdaulat memiliki kedaulatan ruang udara secara penuh dan eksklusif di atas sepanjang wilayah territorial negaranya. Tidak terkecuali Indonesia, yang memiliki wilayah kedaulatan dari Sabang hingga Merauke sehingga wilayah ruang udara, kontrol ruang udara serta zona identifikasi pertahanan udara Nasional Indonesia harus mencakup seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia sesuai yang disebutkan dalam ICAO tahun 1944 diatas.

Saat ini Indonesia bisa dikatakan masih dalam kondisi masa damai, dimana Kohanudnas sebagai pemangku tanggung jawab pertahanan udara nasional Indonesia mengatakan larangan untuk menembak pesawat asing yang melintas ruang udara Indonesia baik dengan atau tanpa ijin, karena menembak jatuh pesawat asing merupakan pernyataan perang sepihak padahal sesuai undang –undang yang berlaku di Indonesia untuk pernyataan perang hanya dapat dikeluarkan oleh Presiden sebagai Panglima tertinggi atas ijin dari DPR (Puspen TNI : 2012) . Namun, masa damai adalah waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan pertahanan Negara sebelum ancaman betul-betul menyerang Negara. Beberapa contoh ancaman yang melanggar ruang udara maupun zona pertahanan udara Indonesia antara lain; Insiden Bawean, dimana beberapa pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki wilayah Bawean yang merupakan bagian dari ADIZ Jawa sebagai wilayah kedaulatan Nasional Indonesia; Pelanggaran pelintasan pesawat asing oleh Pakistan Airlines pada tahun 2011, dimana pesawat asing tersebut melintas tanpa ijin dengan rute Dili – Kualalumpur; Dan beberapa blackflight lainnya namun tidak terpublikasi media yang diduga berpotensi terhadap terjadinya beberapa hal antara lain:

  1. Penyelundupan. Penyelundupan barang-barang dapat mengakibatkan Negara akan berkurang pendapatannya karena terdapat barang-barang berharga yang masuk tanpa pajak. Selain itu, dikhawatirkan terjadinya penyelundupan barang-barang zat aditif psikotropika maupun narkoba yang masuk melalui pesawat/ancaman Low Speed seperti helikopter ataupun UAV yang dikendalikan jarak jauh dan berkemampuan terbang rendah. Peralatan ancaman seperti ini bisa juga berdalih sebagai pesawat survey lahan yang pada akhirnya mendaratkan pesawat tersebut di landasan-landasan kecil di tengah-tengah perkebunan kemudian menurunkan barang-barang seperti narkoba maupun beberapa barang selundupan lainnya.
  2. Penyelundupan manusia. Beberapa kali terjadi penyelundupan manusia maupun penjualan tenaga kerja ilegal yang menggunakan fasilitas ruang udara namun tidak terdeteksi. Kasus semacam ini bukanlah saja tanggung jawab dari Kementrian Sosial maupun Kementrian Tenaga Kerja, akan tetapi perlu adanya regulasi yang tepat tentang penguasaan ruang udara sehingga penyelundupan manusia melalui jalur udara dapat ditiadakan dikemudian hari.

Selain itu, Air Defence Identification Zone Indonesia yang telah diratifikasi saat ini baru mencakup Pulau Jawa dan sekitarnya saja, padahal jika dibandingkan dengan luas daratan dan lautan Pulau Jawa hanya kurang lebih 1/8 dari keseluruhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di bawah (Sena Afen ;2008), garis putus-putus adalah menunjukkan ADIZ Jawa yang telah diratifikasi, dan garis tebal adalah ADIZ Sumatera dan Kalimantan Timur yang masih dalam proses menuju ADIZ yang diakui oleh Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya di dunia saat ini. Kita ketahui bahwa telah ada upaya untuk memperluas ADIZ Indonesia yang kita miliki saat ini dari ADIZ Jawa menjadi tiga zona identfikasi.

Air Defence Identification Zone bisa dikatakan sama artinya kedaulatan suatu Negara di ruang udaranya, karena tanpa ada regulasi yang memadai tentang ADIZ tersebut maka setiap pesawat asing yang melintas hukumnya sah secara de yure. Sedangkan idealnya bagi Negara seluas Indonesia dengan kepulauan terbesar di dunia dalam rangka mendukung Indonesia menuju kejayaan Negara Maritim dengan supremasi kekuatan udara maka kedaulatan Negara Indonesia di udara pun sudah selayaknya mencakup seluruh wilayah mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Dibawah ini adalah gambaran menuju zona pertahanan udara yang mendekati ideal untuk Indonesia (Hambrata ;2012)

         

Sedangkan beberapa ADIZ yang dianggap menuju ideal dalam rangka meng-cover­­ seluruh wilayah ruang udara Indonesia maka perlu dibuat suatu sistem zona berlapis, yaitu:

  1. ADIZ domestic, yaitu wilayah identifikasi pertahanan udara nasional yang meliputi seluruh perbatasan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. ADIZ garis pantai, yakni ADIZ yang meliputi wilayah pertahanan udara sepanjang garis pantai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. ADIZ pertahanan darat ke udara, yaitu sebuah wilayah pertahanan udara yang berada di area metropolitan maupun dekat terhadap pusat pemerintahan dan perekonomian Negara yang dapat diaktifkan dan dinon-aktifkan sewaktu-waktu sesuai dengan NOTAM yang berlaku (restricted dan prohibited area).

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merealisasi pemikiran di atas adalah:

  1. Melakukan publikasi tanpa henti agar semakin banyak Negara-negara di dunia yang mengakui kedaulatan terhadap ruang udara Indonesia, maka akan semakin mudah proses ratifikasi regulasi ruang udara yang kita berlakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Menindak dengan tegas setiap pelanggaran terhadap ruang udara Indonesia tanpa tebang pilih pada Negara manapun yang melakukan pelanggaran dengan tetap mengedepankan cara- cara damai.
  3. Meningkatkan kekuatan pertahanan udara Indonesia, mulai dari kemampuan pesawat tempur sergap, radar hanud, artileri rudal jarak dekat, sedang dan jauh, kapal berkemapuan hanud, pesawat berkemampuan Airborne Warning and Control System serta kemampuan pertahanan udara lainnya sebagai detterent bagi Negara-negara yang berniat maupun sedang menuju pelaksanaan pelanggaran terhadap wilayah ruang udara Indonesia.
  4. Melengkapi sistem pertahanan Negara dengan satelit pertahanan yang mandiri dan melengkapi sistem pertahanan Negara dengan broadband networking agar segala komponen pertahanan Negara dapat terintegrasi dengan baik.
  5. Meningkatkan lagi anggaran pertahanan Negara secara bertahap agar beberapa poin di atas dapat tercapai demi kepentingan nasional Bangsa Indonesia.

“Tidak ada satu pun dari wilayah Indonesia yang tidak strategis, karena dimana pun tonggak ditancapkan maka akan berhamburan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, sehingga “tidak sejengkal tanah pun dari wilayah NKRI bisa direbut, maka tidak satu liter udara pun dari udara Indonesia bisa dikuasai pihak asing.”

Referensi:

ICAO, (1944). Air Navigation: General Principles and Application of The Convention, Chapter 1. Montreal, Canada

http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailpre.html&nw_code=113012006110644

http://angkasasena.blogspot.com/2008/05/air-defence-identification-zone-adiz.html

https://sseveneleven.wordpress.com/2012/03/13/pertahanan-udara-nasional-indonesia-bersinergi-dengan-k4ipp/

Advertisements

Dokumentasi Seminar Pertahanan 2012

Terselenggara atas kerjasama Akademi Angkatan Udara, Lembaga Kajian Pertahanan “KERIS” dan Pamungkas AAU 2001 beserta beberapa elemen mahasiswa Jogjakarta lainnya

Jogja Tribun

Laporan Reporter Tribun Jogja, Theresia Andayani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Akademi Angkatan Udara sebagai lembaga pendidikan pembentuk calon pemimpin Bangsa menyadari arti penting dari kepentingan nasional dalam rangka menyelenggarakan pertahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersamaan dengan rangkaian memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-65 Tahun 2012, Akademi Angkatan Udara dan Ikatan Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 2001 (PAMUNGKAS) AAU 2001.

Bersama elemen generasi muda sipil yang sangat peduli dengan pertahanan Negara yaitu Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI “KERIS”, Lembaga Mahasiswa Filsafat (LMF) Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan sebuah Seminar Nasional Pertahanan yang bertemakan “Konsep Pertahanan Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Peperangan Asimetris”. Kegiatan akan berlangsung pada Sabtu, 2 Juni jam 08.00-16.00 di Gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, jalan Laksda Adi Sutjipto Kesatrian AAU Yogyakarta.

Turut hadir dalam seminar, Panglima KODAM V / Diponegoro, Mayjen TNI Muhlim Asyrof yang akan memimpin diskusi panel I bertemakan “Kondisi Keamanan Wilayah Jawa Tengah dan DIY terkait Ancaman Asimetris”. Sementara Panglima Armada RI kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Agung Pramono akan membawakan materi tentang Kondisi Keamanan Laut Indonesia. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Marsda TNI JFP Sitompul juga akan memberikan materi tentang Kondisi Keamanan Ruang Udara Indonesia terkait Ancaman Asimetris.

Pada diskusi panel II, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan RI, Marsekal Madya TNI Eris Herryanto akan memberikan materi tentang Kebijakan, Strategi dan Penyiapan Pertahanan Indonesia dalam mengatasi Ancaman Asimetris. Selain pemateri di atas, seminar ini juga akan mengundang Gubernur DIY, Sri Sultan HB X sebagai penyampai keynote dengan tema Implementasi Visi Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini,peserta hanya dibebani biaya Rp 25 ribu untuk pelajar, Rp 50 ribu untuk mahasiswa dan Rp 100 ribu untuk umum. Adapun Ketua OSIS dan Pradana Ambalan Pramuka SMA/SMK/MA, dapat mengakses seminar ini dengan gratis. Fasilitas seminar meliputi seminar kit, materi seminar, coffee break dan makan siang.

http://jogja.tribunnews.com/2012/06/01/aau-gelar-seminar-nasional-pertahanan

Kemhan RI

Yogyakarta, DMC –Wujud kesatuan pertahanan dalam menghadapi perang asimetris adalah perlunya sistem pertahanan yang fleksibel. Hal itu dilaksanakan dengan melakukan perumusan doktrin nirmiliter dan Strategi Pertahanan Negara guna memperkuat pertahanan militer dan nirmiliter.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, Sabtu (2/6), saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pertahanan bertemakan “Konsep Pertahanan Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Peperangan Asimetris”, di Ksatrian Akademi Angkatan Udara, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menekankan bahwa dalam mengatasi perang asimetris diperlukan kesamaan visi dengan melakukaan konsultasi publik baik dengan DPR maupun dengan masyarakat sehingga keberadaannya jelas dan mudah diimplementasikan. Selain itu, peningkatan edukasi masyarakat adalah salah satu faktor penentu kualitas unsur utama dalam menghadapi berbagai ancaman nirmiliter dalam perang asimetris.

Dijelaskan oleh Sekjen Kemhan bahwa perang asimetris sangat sulit diawasi karena tidak terlihat bentuknya. Maka tidak ada cara lain selain melakukan pertahanan berlapis dengan menggunakan komponen cadangan yaitu segenap bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan penanaman rasa Bela Negara untuk menghadapi ancaman asimetris tersebut. Pada awal paparannya Sekjen Kemhan mengharapkan hasil seminar ini dapat melengkapi konsep pertahanan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan.

Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam seminar ini yang menjadi pembicara kunci mengangkat tema “Implementasi Visi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan”. Pembicara dalam Seminar Nasional yang dibagi dalam dua sesi diskusi panel ini antara lain ; Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Ir Mulhim Asyrof, Panglima Armada RI Kawasan Timur Laksda TNI Agung Pramono SH, M.Hum, Panglima Komando Pertahanan Udara Marsda TNI J.F.P Sitompul, dan Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta Achmad Charris Zubair.

Seminar Nasional ini diharapkan dapat menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme bagi seluruh lapisan Bangsa Indonesia terutama generasi mudanya. Seminar ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai konsep pertahanan Indonesia sebagai Negara kepulauan dalam menghadapi ancaman peperangan asimetris. Sehingga melalui seminar ini dapat dibangkitkan kesadaran akan pentingnya pertahanan (defence awareness) terutama menghadapi ancaman nirmiliter atau ancaman asimetris.

Seminar ini diadakan oleh AAU, Perwira Muda Angkasa (Pamungkas) AAU 2001 bekerjasama dengan Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI (KERIS) dan Lembaga Mahasiswa Filsafat (LMF) Fakultas Filsafat UGM, serta Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) Universitas Muhammaddiyah Yogyakarta dalam rangka memperingati Hari Bhakti TNI Angkatan Udara ke-65 Tahun 2012. Seminar Nasional Pertahanan ini juga diikuti oleh pelajar, Mahasiswa dan Taruna Akademi TNI, Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Akademisi.

http://www.dmc.kemhan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1222%3Amenghadapi-perang-asimetris-diperlukan-sistem-pertahanan-yang-fleksibel&catid=36%3Aiptek-a-pendidikan&Itemid=61

Jogja TV

Yogyakarta,www.jogjatv.tv –Dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhakti TNI Angkatan Udara ke-65, Akademi  Angkatan Udara (AAU), ikatan alumni AAU tahun 2001, dan lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI, Sabtu pagi, menyelenggarakan Seminar Nasional Pertahanan. Seminar tersebut mengambil tema Konsep Pertahanan Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Peperangan Asimetris.

Dalam seminar tersebut, Gubernur AAU, Marsekal Muda Tni Bambang Samoedro menyampaikan, Indonesia selain memiliki posisi yang strategis, ternyata juga memiliki aspek-aspek yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ancaman tersebut digolongkan dalam ancaman militer dan nirmiliter atau ancaman asimetris. Dengan penyelenggaraan seminar, diharapkan akan melahirkan beragam ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan membangun konsep pertahanan negara kepulauan dalam menghadapi peperangan asimetris tersebut.

Sementara itu, pembicara dalam seminar, Mayor Jenderal Tni, Mulhim Asyrof menegaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Namun bangsa ini seringkali lupa akan kekayaan tersebut, sedangkan kondisi demografi dan geografi indonesia sangat mudah dimasuki apa saja, termasuk faham radikalisme yang efektif untuk memicu terorisme.

http://www.jogjatv.tv/berita/02/06/2012/konsep-pertahanan-negara-kepulauan

Pen AU

(30/5), AAU menjadi tuan rumah bersama (co-host) dalam seminar pertahanan yang mengambil tema “Konsep Pertahanan Negara Kepulauan dalam Menghadapi Perang Asimetris”. Seminar ini diprakarsai oleh Alumni AAU 2001 (Pamungkas) yang bekerjasama dengan Lembaga kajian pertahanan untuk kedaulatan NKRI (Keris), lembaga Mahasiswa Filsafat (LMF), Fakultas Filsafat UGM, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jelas Kapten Lek panca Prawira, S.T. salah satu panitia.

Seminar yang berlangsung sehari ini akan menampilkan Keynote Speaker Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur Propinsi DIY. Dengan tema “Implementasi Visi Indonesia sebagai Negara Kepulauan”.

Seminar Nasional ini akan menampilkan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Ir. Mulhim Asrof dengan tema “Kondisi Keamanan Wilayah Jawa tengah dan Daerah istimewa Yogyakarta Terkait Ancaman Asimetris.”

Pangkoarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H, M.Hum dengan tema Kondisi keamanan laut Indonesia terkait ancaman Asimetris”. Sedang dari Angkatan Udara diwakili oleh Pangkohanudnas Marsekal Muda TNI. J.F.P Sitompul dengan tema “Kondisi Keamanan ruang udara Indonesia terkait ancaman Asimetris.”

Seminar nasional Pertahanan ini bertujuan untuk melahirkan ide, gagasan yang kreatif nan cerdas guna mengembangkan dan membangun sebuah konsep Pertahanan Negara kepulauan dalam menghadapi perang Nirmiliter.

http://tni-au.mil.id/berita/jelang-hari-bhakti-tni-au-ke-65-aau-gelar-seminar-nasional-pertahanan

Pen AAU

YOGYAKARTA, (PRLM).- AAU menjadi tuan rumah bersama (co-host) dalam seminar pertahanan yang mengambil tema “Konsep Pertahanan Negara Kepulauan dalam Menghadapi Perang Asimetris”. Seminar ini diprakarsai oleh Alumni AAU 2001 (Pamungkas) yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI (Keris), Lembaga Mahasiswa Filsafat (LMF), Fakultas Filsafat UGM, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Perwakilan panitia, Kapten Lek panca Prawira, S.T. mengatakan, seminar yang berlangsung sehari ini akan menampilkan keynote speaker Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur Provinsi DIY yang menyampaikan materi “Implementasi Visi Indonesia sebagai Negara Kepulauan”. Selain itu ada Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Ir. Mulhim Asrof yang menyampaikan materi “Kondisi Keamanan Wilayah Jawa Tengah dan Daerah istimewa Yogyakarta Terkait Ancaman Asimetris.”

Tidak ketinggalan Pangkoarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H, M.Hum yang menyampaikan materi “Kondisi Keamanan Laut Indonesia Terkait Ancaman Asimetris”. Sedangkan dari Angkatan Udara diwakili oleh Pangkohanudnas Marsekal Muda TNI. J.F.P Sitompul yang menyampaikan materi “Kondisi Keamanan Ruang Udara Indonesia Terkait Ancaman Asimetris.”

Seminar nasional pertahanan ini bertujuan untuk melahirkan ide, gagasan yang kreatif nan cerdas guna mengembangkan dan membangun sebuah konsep pertahanan negara kepulauan dalam menghadapi perang Nirmiliter.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/190500

 

 

PemProv DIY

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Bekali Karbol DIY Olah Pikir Dan Wawasan Negara Kepulauan PDF Cetak Email
Ditulis oleh Satya Legowo
Senin, 04 Juni 2012 00:13
 

Gubernur Hamengku Buwono X Bekali Karbol DIY Olah Pikir Dan Wawasan Negara Kepulauan

SLEMAN,(2/6/2012) pemda-diy.go.id, – Membicarakan Indonesia dengan melupakan perhatian pada pulau dan lautan, sesungguhnya berlawanan dengan keadaan sebenarnya, ini disadari bahwa konvensi kelautan nusantara adalah sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, bagi Negara kepulauan, laut ibarat mata telinga, sekaligus sumber pengharapan akan masa depan yang lebih baik, maka yang perlu mendapatkan perhatian seharusnya bagaimana memanfaatkan laut demi kesejahteraan rakyat, keadilan dan perdamaian

Hal demikian dikemukan Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Keynote speakernya yang ber tajuk “Implementasi Visi Indonesia sebagai Negara Kepulauan” pada Seminar Nasional Pertahanan, dalam rangka memperingati Hari Bhakti TNI AU ke 65, di gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, sabtu (02/06) dihadapan perwira muda TNI, anggota forum komunikasi, taruna AAU (Karbol), mahasiswa dan pelajar,

Dikatakan Sultan Hamengku Buwono X bahwa Konsep wawasan bahari yang diperjuangkan sejak 1957 lewat deklarasi Juanda, akirnya diakui dunia dengan batas wilayah territorial laut 12 mil yang seharusnya hanya 3 mil, dari garis pantai terluar kepulauan Indonesia saat air laut surut, dan zona ekonomi eklusif 200 mil dari wilayah territorial Indonesia, dengan diterimanya konvensi hukum laut PBB tahun 1982, memantapkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia,

lebih lanjut Gubernur DIY menambahkan , bahwa semua itu memperlihatkan adanya upaya untuk meneguhkan kesadaran sebagai Bangsa dan Negara maritim sebagai menempatkan laut sebagai yang utama, dan memegang peran sentral peran itu sudah diakui kebenaranya, dalam sejarah peradaban bangsa, dalam kenyataanya tidak diikuti kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pembangunan bermatra kelauatan, juga dalam bentuk memperkuat peningkatan kapasitas ankatan laut yang memadai, untuk merealisaikan klaim sebagai Negara kepulauan tersebut, apalagi untuk mewujudkan kejayaan Negara maritim yang unggul, mampu menguasai wilayah laut kita sendiri, pada masa lalu Indonesia adalah Negara besar yang disegani dikawasan asia, bahkan mungkin diseluruh dunia,

Pengalaman sejarah menunjukan bahwa kota pelabuhan harus didukung oleh hasil pertanian yang menjadi komoditas unggul dari wilayah pedalaman, dimasa kini ketangguahan agrarian dan maritime yang modern adalah pilar utama kejayaan sebuah Negara maritime, Kejayaan tersebut seakan tertutup oleh potret kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia, kecintaan terhadap laut juga semakin dangkal, ini terjadi karena belum adanya visi yang jelas, sehingga laut diposisikan sebagai halaman belakang, sehingga pertahanan laut kadang terabaikan.

Paradigma baru organisasi tempur sebenarnya lebih pada pasukan campuran, dari ketiga unsur, AD,AL,AU, dan dipimpin oleh Panglima Komando gabungan, untuk komando wilayah pertahanan tertentu, jadi bagaimana menggunakan ketiga angkatan dalam sistim pertahan yang tepat, sehingga kalau terjadi perubahan foundamental dengan lompatan paradigmatic berubah harapan akan menjadi jaminan sisitem building sub stansibilitas NKRI dimasa depan. tandasnya.

Demikian pula, Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI, Bambang Samoedro, S.Sos dalam sambutannya pada seminar yang bertema “Konsep Pertahanan Negara Kepulauan dalam menghadapi Peperangan Asimetris” mengatakan, bahwa Deklarasi Juanda 1957 dan unclos 1982 menempatkan Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan luas wilayah laut 5,2 Km2 terdiri atas teritoriral dan wilayah zone ekonomi eklusif Indonesia (ZEEI), hal ini menjadikan Indonesia Negara maritime dan daratan terbesar didunia, disamping posisi yang setrategis, pada saat yang sama terdapat pula aspek-aspek ancaman bagi kedaulatan RI, baik ancaman bersenjata, maupun ancaman Asimetris, yang berdimensi ideologi, politik sosial dan budaya, teknologi dan informasi.

Seminar Nasional Pertahana ini juga menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya Sekjen Kementrian Pertahanan RI, Marsdya TNI Eris Haryanto,MA, Pangdam IV/Diponegoro Majen TNI Ir. Mulhom Asyrof, Pangkohanudnas Marsda TNI JFP Sitompul, Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono, SH. MHum, dan Prof,Achmad Charris Zubair, dosen filsafat UGM.

http://portal.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=720&Itemid

Pancasila: Sebuah Ideologi Pemersatu Perbedaan Bangsa

1 Juni, Untuk Indonesia Raya,

Sejenak flashback menuju masa 7 abad yang lampau dimana sebuah ambisi besar yang dikumandangkan oleh “Sang Panglima Besar” Mahapatih Gadjahmada dalam Sumpah Palapa untuk mempersatukan wilayah Nusantara menjadi suatu Negara Kesatuan di bawah Panji-Panji Kerajaan Majapahit. Keberhasilan Sang Mahapatih tentuna sudah kita ketahui dengan tunduknya sebagian besar wilayah pesisir Nusantara pada pangkuan Majapahi Sang Ibu Pertiwi pada saat itu. Selatan Negeri Siam, Semenanjung Melayu, Pesisir Kalimantan serta sebagian dari Kepulauan Sunda Kecil (Indonesia Bagian Timur saat ini) mengakui wilayahnya sebagai bagian ataupun vasal vasal Negara Majapahit. Namun, semua itu berlangsung lebih dari dua abad dalam kekuasaannya yang disebabkan bukan karena kalah perang oleh Negara musuh, melainkan hancur tak berbekas karena pertikaian antar sesama bangsa dalam bentuk perang saudara, pengkhianatan dan ketidakjujuran ekonomi.

Pertikaian antara sesama saudara di Negeri Nusantara ini sepertinya bukanlah barang baru bagi siapa pun yang menonton maupun orang-orang yang berada di dalamnya. Sehingga kaum imperialisme barat pun menggunakan kesempatan tersebut sebagai senjata yang ampuh untuk menaklukkan Nusantara dan bukan karena perang melainkan membiarkan kaum pribumi berperang satu sama lain. Sehingga kaum barat mengklaim penjajahan mereka di tanah air tercinta ini selama 3,5 abad adalah sebuah pembodohan belaka demi kepentingan politis bangsa penjajah (Aceh diawal abad 20 masih berbentuk kesultanan berdaulat).

Sejarah, baik dan buruk bukan sekedar suatu hal untuk disesali maupun dikenang saja, akan tetapi dengan mengenal sejarah bangsa ini bisa menyadari identitas dan jati dirinya sebagai bangsa yag besar tetapi dikerdilkan oleh musuh-musuh laten bangsa. Para pendiri bangsa Indonesia tentunya sangat memahami sejarah yang tidak pernah tercatat bahwa Indonesia pernah menjadi Negara Adi Daya  di belahan bumi selatan. Sehingga beliau para pakar dimasa kemerdekaan menyiapkan kemerdekaan bangsa ini dengan suatu konsep ideologi yang bernama Pancasila, dimana Pancasila tersebut merupakan suatu konsep untuk mempersatukan Bangsa Indonesia agar kebesarannya tidak tercabik-cabik kembali seperti negara-negara Nusantara pendahulunya. Konsep ke-Tuhanan yang maju terdepan sebagai wujud sebuah Negara beradab dengan mengedepankan moral-moral agama sebagai penangkal sifat dan karakter negatif setiap manusia. Konsep kemanusiaan, dimana membentuk dan mendoktrin seluruh warga Negara untuk memahami arti manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna dan anti terhadap penindasan serta menjaga hak-hak dasar sebagai anugerah Sang Khalik kepada kita semua. Konsep persatuan bangsa yang merupakan penangkal dari segala macam perbedaan dan kemajemukan bangsa yang terdiri dari 17508 pulau dengan 700 bahasa serta 300 etnis sehingga diharapkan manusia-manusia Indonesia akan menjadi manusia yang saling menghargai, tidak saling bermusuhan dan meninggalkan sifat pikir sektoral yang merupakan salah satu unsur penghancur bangsa-bangsa terdahulu. Konsep keempat yaitu suatu kerakyatan, kebersamaan dan kegotong royongan antara sesama rakyat Indonesia agar yang kuat membantu yang lemah dan yang lemah maju terus berusaha menjadi kuat, agar yang kaya membantu yang miskin dan yang miskin mau membunuh kemalasannya serta siapa pun yang berada di atas mau untuk terus mengangkat saudaranya yang berada di bawah dan yang di bawah mau untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Yang terakhir adalah konsep keadilan untuk bersama dimana segala sesuatu yang berharga menjadi objek vital bangsa dilindungi oleh Negara dan diolah oleh Negara untuk pemerataan pembangunan bangsa Indonesia menuju kejayaan kembali sebagai bangsa yang besar tetapi tidak kerdil.

 

1 Juni 2012,

Berapa dari komponen bangsa ini yang ingat dan menyadari bahwa 67 tahun yang lalu konsep perumusan ideologi bangsa yang bernama Pancasila disahkan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Indonesia memang berbeda, disaat bangsa lain berlomba-lomba dan bersaing memenangkan perang ideologi kapitalis, liberalis dan komunis tetapi Indonesia tidak bergeming dengan ideologi Pancasila kecuali bagi mereka-mereka yang kurang memahami konsep berbangsa dan bertanah air Indonesia. Sebuah ciri yang masih tersisa dari kebesaran masa lampau dimana kekuatan prinsip pedoman hidup Pancasila yang mencerminkan kebesaran Indonesia dimasa yang akan datang. Tugas bangsa dalam generasi masa kini hanyalah mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dengan memahami konsep dasar berbangsa dan bertanah air bukan mengotorinya dengan paham-paham lain dari negeri antah berantah.

Untuk Indonesia,

Sriwijaya telah menjadi Majapahit, Majapahit telah menjadi NKRI, maka pertahankanlah Pancasila untuk Merah Putih agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bernama Indonesia.

SevenEleven