Indonesia: Visi Pertahanan Negara Maritim Di Dalam Negara Kepulauan

Kejayaan maritim Nusantara pernah beberapa kali mencapai masa keemasan, yakni pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya yang berhasil memperluas kekuasaan Negara serta menguasai perdagangan rempah-rempah dunia dari kepulauan Maluku melalui selat Malaka hingga mencapai India, China maupun Negara-negara di Timur Tengah. Pasca keruntuhan Sriwijaya kemudian visi sebagai Negara maritim pun kemudian dilanjutkan kembali oleh Kerajaan Majapahit dimana Sang Mahapatih bernama Gadjahmada dengan lantang memproklamasikan Sumpah Palapa demi menyatukan wilayah Nusantara menjadi satu kesatuan baik melalui perdagangan maritim maupun perkuatan kekuatan laut dan Mpu Nala Sang Panglima Armada laut Majapahit berhasil menundukkan sebagian besar kerajaan-kerajaan di pesisir pantai Nusantara. Kita ketahui bahwa 75% wilayah Indonesia adalah berupa lautan dengan perbandingan 5,8 juta kilometer persegi dan 1,8 juta kilometer persegi adalah daratan. United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, mensahkan bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) dimana gugusan pulau-pulau yang digabungkan menjadi satu kesatuan oleh lautan disekitar pulau-pulau tersebut. Kondisi demikian seharusnya tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuatan di lautan. Sedikit perbedaan antara Negara kepulauan yang disebutkan di atas, bahwa Negara Maritim adalah terdiri dari lautan yang luas yang di dalamnya terdapat gugusan pulau-pulau dan menjadi satu kesatuan oleh kekuatan laut yang dimilikinya.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta hukum internasional, Indonesia adalah Negara Kepulauan, akan tetapi dengan luas lautan beserta kekayaan alam terkandung di dalamnya maka mutlak bagi Indonesia untuk mengembangkan visi maritim dalam rangka meningkatkan serta mengoptimalkan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya laut tersebut. Bisa dibayangkan berapa triliyun rupiah dalam satu tahun kerugian yang terjadi akibat pencurian kekayaan lautan Indonesia. Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Dahuri: kerugian akibat illegal fishing, illegal mining dan illegal trading berkisar di angka Rp 200 triliun per tahun dengan beberapa kawasan yang rawan terhadap kejahatan kelautan antara lain (Prioritasnews ;2012):

  • Ikan : Laut Arafura, Natuna, Laut Sulawesi (ikan tuna)
  • Benda arkeologi bawah laut: ada sekitar 463 titik yang rawan pencurian, di antaranya di Bangka Belitung, Selat Malaka, Perairan Riau, Pantai Utara Jawa.
  • Pasir besi: Kepulauan Riau

Kebanyakan modus pencurian yang dilakukan adalah dengan menggunakan kapal kecil yang menyerupai kapal nelayan tradisional Indonesia untuk melakukan illegal fishing dan dilaksanakan pada malam hari menjelang pagi disekitar daerah perbatasan. Selain itu para pelaku pencurian yang kebanyakan berasal dari Thailand, Vietnam, Taiwan, China, Korea dan Malaysia tersebut biasanya “menggaet” satu perusahaan asing yang memiliki ijin sehingga dengan berbekal satu surat ijin tersebut digunakan untuk banyak kapal asing.

Demikian contoh di atas adalah suatu bukti konkrit bahwa betapa saat ini Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki lautan begitu luas namun belum dapat melakukan penjagaan yang optimal terhadap kekayaan lautnya sendiri.

 

“Sebuah lagu”

nenek moyangku orang pelaut
gemar mengarung luas samudra
menerjang ombak tiada takut
menempuh badai sudah biasa

angin bertiup layar terkembang
ombak berdebur di tepi pantai
pemuda b’rani bangkit sekarang
ke laut kita beramai-ramai

 

Potongan lirik tersebut adalah sebuah gambaran bahwa wilayah yang sedang digunakan untuk hidup oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan sebuah Negara maritim dan pernah berjaya di kawasan maupun internasional dimana nenek moyang bangsa Indonesia terbukti adalah bangsa maritim yang jauh sebelum Marcopolo menemukan benua Amerika di abad ke 15 mereka sudah berhasil mengembangkan layar sampai ke China, India dan Timur tengah sejak abad sebelum Masehi.

Berbicara tentang kedaulatan maritim Indonesia adalah termasuk dalam ranah pertahanan Negara dimana kedaulatan Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke; termasuk sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif; dan seluruh wilayah udara yang berada di atas kedua batas tersebut dalam poin satu dan dua tidak terkecuali secara vertikal dan tanpa batas. Namun jika dibicarakan doktrin sebagai Negara Kepulauan versus Negara maritim maka akan timbul perbedaan yang mencolok sehingga berpotensi membuat bangsa ini terlena akan ketidakpahamannya terhadap kekayaan alam bangsa sendiri.  Ir. Ade Muhammad, M.Han dalam artikelnya menyebutkan doktrin tersebut sebagai berikut (Defenceanalysis ;2011):

  • Doktrin negara kepulauan: Angkatan Darat sebagai first line of defence (mirip continental strategy seperti yang dilaksanakan oleh Kaisar  Napoleon Bonaparte, ketika Daendels ditugaskan untuk menyiapkan jalur anyer– panarukan, kemudian digunakan untuk jalur logistik pasukan perancis untuk melawan dominasi inggris). Sehingga untuk aplikasinya dibutuhkan Angkatan Darat yang sangat besar dan kedua angkatan lain hanya sebagai pendukung.
  • Doktrin negara maritim: Angkatan Laut sebagai first line of defence. Melakukan anti blokade atau blokade laut terhadap musuh di wilayah sendiri atau wilayah perairan musuh (maritime strategy penemuan Inggris — dalam menghadapi continental strategy napoleon). Contoh aplikasi modern : dengan perkembangan teknologi yang telah mengembangkan banyak pesawat terbang dan mengambil sedikit peran kapal laut sebagai sarana yang lebih cepat sehingga membuat pertempuran dalam mempertahankan Negara menjadi lebih singkat dan dapat ditempuh dalam jarak yang jauh sebelum musuh masuk dalam wilayah Nasional bangsa. Akan tetapi bukan berarti pesawat tempur dapat serta merta menghncurkan target di lautan mengingat kemampuan terbang pesawat yang hanya dapat bertempur dalam waktu singkat maka akan lebih efektif jika pesawat tempur bukan digunakan untuk menyerang target dilaut melainkan pesawat versus pesawat dan kapal perang versus kapal perang. Lebih baik lagi jika Angkatan Laut juga mampu membawa supremasi udara ke tengah lautan ( Aircraft Carrier ship). Karena sifat perang yang semakin mobile (tidak bisa mengandalkan pangkalan pangkalan tetap di pulau pulau). Dan tidak pula melupakan peran Angkatan Darat sebagai ibu dari segala perang, untuk tetap mempertahankan wilayah daratan sebagai bagian integral kedaulatan Negara jika pertahanan berlapis dari luar batas wilayah Negara berhasil ditembus oleh lawan.

Dari kedua doktrin di atas, kita ketahui bahwa sudah banyak Negara-negara di dunia yang mengedepankan visi Negara maritim seperti China dan Amerika Serikat walaupun wilayah kelautan keduanya tidaklah lebih luas dari wilayah kelautan Indonesia. Maka jelaslah jika Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah tiga nyawa yang tidak dapat dipisahkan dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Ketiganya harus dapat bersinergi tanpa memikirkan perbedaan warna baju yang mereka miliki demi mengembalikan kejayaan Indonesia dimasa yang akan datang. Walaupun undang-undang yang berlaku yakni UNCLOS 1982 menyebutkan Indonesia sebagai Archipelagic State (Negara Kepulauan) maka dapat diambil sebuah keuntungan dengan adanya batas-batas yang luas dari sebuah Negara kepulauan tersebut, akan tetapi visi sebagai Negara maritim tetap mutlak harus dikedepankan mengingat dalam rangka menjaga kedaulatan dari batas-batas Negara yang telah diakui dunia tersebut sangat dibutuhkan pertahanan aktif ke arah luar bukan sebaliknya yakni menjaga wilayah yang sangat luas dengan pertahanan ke arah dalam.

Semoga Bangsa Indonesia kembali berjaya sebagai bangsa bahari, bangsa maritim yang berdaulat.

Hanya pemikiran seorang Kapten Culun

Referensi:

http://indonesiadefenseanalysis.blogspot.com/2011/02/doktrin-negara-kepulauan-dan-doktrin.html

http://www.prioritasnews.com/2012/06/05/banyak-celah-laut-dijarah/

Advertisements