Wawasan Nusantara Versus Demokrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu pilar kebangsaan Nasional sebuah Negara yang dihuni sejumlah seperempat miliar manusia, juga merupakan Negara kepulauan terbesar didunia, dengan garis pantai membentang dari Sabang hingga Merauke. Memiliki struktur tanah yang subur, sumber daya mineral yang berlimpah, ruang udara yang luas dan kekayaan kelautan yang sangat tak ternilai ditambah letak geostrategis Indonesia dalam posisi silang jalur perdagangan dunia yang berujung pada begitu memukaunya sebuah bangsa keturunan Austronesia yang menghuni kepulauan Nusantara. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa eropa datang turun ke Asia Tenggara untuk melakukan pengembangan hegemoninya, ternyata bangsa-bangsa Arab maupun India sudah lebih dahulu singgah dalam rangka melakukan transaksi ekonomi ataupun berdagang. Selain itu, ekspedisi pamalayu yang dilakukan trah Rajasa (Singhasari/Majapahit), pun dalam rangka menyatukan Nusantara untuk membentuk sebuah konfederasi perlawanan terhadap bumi belahan Utara atas kekuasaan Khubilai Khan. Namun kemudian, keberhasilan bangsa Eropa selama 350 tahun dalam upayanya mengembangkan gold, gospel and glory di tanah bertuah Nusantara setelah tiga setengah abad mereka berhasil menemukan dan menyadari kelemahan mendasar dari bangsa yang gemar berkelahi dan berebut kekuasaan tersebut.

Wawasan Nusantara, salah satu doktrinasi yang dibuat para pendahulu bangsa Indonesia dalam menanggulangi segala perbedaan dalam keberagaman Nusantara adalah sebuah cara pandang dan kesepakatan bersama semua elemen bangsa Indonesia dalam mendukung upaya pertahanan Negara dan menjaga kesatuan maupun keutuhan persatuan dalam ribuan perbedaan bahwa terdapat ikatan nilai-nilai kebangssaan yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela Negara dan semangat patriotisme bangsa.

Akan tetapi, dengan mudah kita dapat menilai serta melihat, apakah nilai-nilai wawasan Nusantara tersebut masih kental di dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Dengan segala sesuatu yang diinginkan untuk serba “transparan” bahkan beberapa menginginkan “telanjang” yang menyebabkan imbas yang sangat besar dari sebuah ketidak mampuan bangsa ini dalam melaksanakan budaya serapan yang bernama demokrasi dari bangsa antah berantah sehingga perpecahan terjadi di segala lini mulai dari level “tukang sapu” hingga level partai yang saling berebut pamor dan kekuasaan. Budaya gotong-royong, keberssamaan, kebiasaan untuk saling menghargai, tepa selira, saling menghormati perbedaan, serta keikhlasan untuk mengedepankan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau partai yang dahulu sangat kuat melekat dalam hati dan pikiran masyarakat, sekarang terasa sangat tipis. Dahulu, dengan wawasan Nusantara yang begitu melekat, kebanyakkan manusia berfikir segalanya untuk Negara dan tidak ingin mengecewakan setiap tetesan darah para pejuang kemerdekaan, namun, sekarang semua orang berduyun-duyun mencari kemenangan untuk menggelembungkan pundi-pundi keluarga sebagai salah satu sebab perpecahan rakyat menjadi per-golongan tanpa berfikir bahwa bangsa ini sangat membutuhkan kembalinya wawasan Nusantara sebagai sebuah cara pandang dan kesepakatan berbangsa untuk kebersamaan yang asli buatan para founding father Indonesia, bukan impor dari barat dengan nama demokrasi.

Ketika wawasan Nusantara berbicara tentang bagai mana sebuah Negara Indonesia sepakat bersama-sama membangun kejayaan yang hilang, kemudian demokrasi datang dan hadir di tengah-tengah kita, mengacak-acak otak dan fikiran penghuni Kepulauan Nusantara dengan iming-iming tranparan untuk kejayaan bersama, namun hasilnya persatuan dan kesatuan terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok besar dan kecil untuk kepentingannya masing-masing dengan dalih untuk kepentingan bangsa. Perlu diingat, bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari ratusan etnis dan ribuan bahasa yang berbeda, sehingga apapun bentuk demokrasi tentu akan sangat sukses memecah belah bangsa Indonesia menjadi keunggulan etnis masing-masing. Dan wawasan Nusantara pada saat itu digagas dengan penuh semangat persatuan dan kesadaran terbentuk dari berbagai perbedaan. Kemudian, dengan basis pendidikan yang ala barat  hingga mudah terbentuk tuntutan pengkhianatan layaknya Aceh (pada masa itu); Ambon dan Papua (yang masih hangat terjadi) padahal mereka semua baik pihak separatis maupun stakeholder lupa akan kesepakatan bersama yang bernama wawasan Nusantara.

Pentingnya untuk mengembalikan rasa kebangsaan sebagai kesatuan rasa rakyat dalam kebangsaan Nasional dalam menuju sebuah tujuan nasional menjadi sebuah bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan berdasarkan doktrin demokrasi ala barat yang justru mengarahkan bangsa kepada perpecahan kolosal. Mengembalikan nilai-nilai kebangsaan dalam wawasan Nusantara sehingga Bangsa Indonesia dapat kembali disegani oleh Negara-Negara lain dan pemimpin dapat dicintai oleh rakyat serta rakyat dapat hidup nyaman dalam naungan kesejahteraan dan keamanan luar dan dalam.

Sistem pertahanan rakyat semesta, sebuah cara yang mulia yang pernah dilakukan secara kental di jaman orde baru dirasakan sangat dirindukan dibandingkan jaman sekarang yang katanya demokratis namun kenyataannya perpecahan terjadi dimana-mana. Sishankamrata sendiri adalah sebuah upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin keutuhan bangsa serta mengamankan segala upaya dalam mencapai tujuan nasionalnya. Tidak eksisnya sishankamrata saat ini jelas sekali dapat dilihat dengan dipisahkannya dua lembaga yang seharusnya tidak boleh dipisah yakni; TNI dan POLRI, tidak perlu banyak dicantumkan apapun alasannya kejadian pembakaran kantor Polisi di OKU Sumatera Selatan adalah buah pahit yang sama-sama kita petik dari segala keinginan reformasi yang gagal, bukankah itu yang diinginkan?saya menjawab:TIDAK. Akan tetapi, bagaikan sakit tenggorokan, cukup sakit untuk menelan ludah reformasi yang gagal dibawah panji-panji demokrasi ala barat yang kacau balau tersebut. Karena, cara paling mudah untuk menghancurkan bangsa ini adalah dengan menghancurkan kekuatan bersenjatanya, hancurkan kekuatan bersenjatanya dengan memisahkan apa yang seharusnya bersatu sehingga tercipta egosentris masing-masing. Memang, selain bangsa ini sangat memukau, dan bangsa ini ini pun sangat mudah dipengaruhi oleh “devide et impera” ala barat.

Dan sekarang, kita tinggal pilih, ingin “telanjang” (demokrasi) ala barat atau kembali kepada wawasan nusantara asli milik Indonesia.

Salam

SevenEleven

Advertisements

Indonesia confirms South Korean delays to joint KFX/IFX fighter programme

James Hardy

 London

Jon Grevatt
Bangkok

Indonesia has reaffirmed its commitment to the joint Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) combataircraft programme after Seoul decided to delay the project by 18 months.

The Indonesian Ministry of Defence (MoD) released a statement on 4 March confirming that the South Korean Defense AcquisitionProgram Administration (DAPA) had delayed the next stage of a programme to develop a next-generation fighter aircraft.

The two countries signed an agreement in August 2012 to start a research and development (R&D) programme intended to producean advanced multirole combat aircraft by 2020 at a dedicated facility in the central South Korean city of Daejeon, DAPA saidat the time.

South Korea’s Agency for Defence Development and manufacturer Korea Aerospace Industries (KAI) are leading the project withassistance from the Indonesian state-owned defence R&D agency and aviation company PT Dirgantara Indonesia (PTDI). DAPA said130 scientists and engineers are involved in the programme: 100 from South Korea and 30 from Indonesia.

Under agreements signed in 2012, Indonesia will pay up to 20% of costs for the USD5 billion development programme, with theremaining 80% split 60:20 between the South Korean government and KAI. In return for its investment Jakarta will secure accessto military technologies and an option to procure the aircraft at a later date. It will also benefit from any future exportsof the aircraft.

In July 2012 KAI officials told IHS Jane’s that the KFX/IFX programme would also be dependent on transfer of technology related to South Korea’s FX-III fighter procurement,in which the Boeing F-15SE Silent Eagle, the Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, and the Eurofighter Typhoonare competing to supply 40-60 aircraft under the final phase of the Republic of Korea Air Force’s FX fighter procurement.A decision on that contest is expected later in 2013.

News that the KFX/IFX project was being delayed first emerged on 28 February, when Pos Hutabarat, director general for defencepotential at the Indonesian MoD, told an industry forum in Jakarta that the election of new President Park Geun-hye had forcedan 18-month delay to June 2014.

The Indonesian MoD’s 4 March statement clarified this further, saying that, while the first phase of the technology developmentphase had been completed successfully in December 2012, “political and economic developments” in South Korea had forced Seoulto “delay the implementation of production for 18 months”.

“The delay is caused by the absence of Republic of Korea (RoK) parliamentary approval to provide the budget necessary to supportthe implementation of the engineering and manufacturing development phase,” said the statement, which added that during thedelay, Seoul will implement an economic feasibility study but “will not terminate KFX/IFX, given the funds already spent bythe RoK government”.

South Korea’s ambassador to Indonesia met MoD officials in Jakarta in late February to reassure Indonesia that Seoul remainscommitted to the defence collaborative relationship.

The KFX/IFX programme is one of several joint military procurement projects under way. While Seoul has ordered licence-producedCN235 maritime aircraft from PTDI, Indonesia has agreed to procure 16 T-50 Golden Eagle advanced jet trainers from KAI aswell as Black Fox military vehicles produced by Doosan DST. The latter two platforms will be delivered through industrialcollaboration programmes.

In addition, South Korea’s Daewoo Marine & Shipbuilding Engineering (DSME) has also upgraded two Indonesian Cakra Type 209/1300-classsubmarines in South Korea and in December 2011 received a contract to supply three Chang Bogo-class Type 209/1200 diesel-electricattack submarines to the Indonesian Navy – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)