Integrated Air Maritime System And Coordination

Sudah jelas posisi Indonesia yang secara geografis berada pada posisi silang jalur perdagangan dan industri dunia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan program poros maritim yang begitu brilian dicanangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Pemahaman maritim, dari dulu hingga sekarang hanya dipahami sebagai bidang kelautan, padahal sejak awal abad ke 20 Wright bersaudara telah membuat dunia maritim menjadi lebih efektif, efesien dan tepat waktu dengan keberadaan penerbangan dunia.

Dalam artikel ini, demi menghindari kerancuan terminologi tersebut di atas, maka saya menyampaikan terminologi baru dalam dunia kemaritiman Indonesia, yaitu “Air Maritime” sehingga terminologi yang dalam bahasa internasional ini nantinya dapat dipahami berbagai kalangan dengan lebih mudah tanpa mengurangi arti penting bahasa Indonesia dengan pengertian “Kemaritiman Udara”.

Sebagai negara yang besar secara kuantitas dan luas, namun Indonesia masih belum memiliki sistem terpadu yang dapat mengatur dunia “air maritime” kedirgantaraan nasional. Belum ada sistem terpadu yang dapat mengatur penerbangan Indonesia yang terkoordinasi dengan baik antara sipil dan militer, padahal militer dalam hal ini Kohanudnas adalah komponen utama sebagai efek deteren agar diplomasi Indonesia dapat lebih dipandang dengan baik di dunia internasional terutama mengenai persiapan pengambilalihan FIR Kepri yang saat ini dikuasai Singapura.

Banyak kalangan berkeinginan agar FIR Kepri dapat segera kembali ke pangkuan ibu pertiwi, namun “kaki-kaki” diplomasi belum tertancap dengan kuat. Masih terdapat egosentris antar instansi yang sangat kurang saling berkoordinasi. Dalam hal ini tentunya Kohanudnas dan Airnav Indonesia sebagai pemegang peran utama.

Pesawat-pesawat asing yang sering dan beberapa kali masuk tanpa ijin melintas di angkasa Indonesia, pun ternyata ada kemungkinan karena dalam peta udara Air Defence Identification Zone Indonesia hanya berada di atas pulau Jawa dan Madura, sehingga wilayah lainnya bisa jadi dianggap sebagai jalur internasional yang bebas dapat dilewati oleh siapapun. Padahal dari Sabang hingga Merauke ruang udara Indonesia sangat luas dan berpotensi menghasilkan devisa negara yang besar pula.

Mari kita samakan sudut pandang, berikut adalah pemahaman tentang kedaulatan wilayah udara dalam suatu negara. Mengacu pada pasal 2 konvensi Chicago 1944, menyatakan di atas laut territorial sampai ketinggian tidak terbatas adalah kedaulatan suatu Negara. Dalam dunia penerbangan, terdapat dua macam wilayah penerbangan, yakni Flight Information Region (FIR) dan Upper Information Region (UIR). Wilayah udara ditentukan berdasarkan kedaulatan dan keamanan Negara, sedangkan wilayah penerbangan diadakan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.

Apakah Indonesia telah memiliki perangkat lunak sebagai pengatur utama batas-batas wilayah udaranya? Sehingga menjadi pertanyaan besar sejauh mana fiksasi pasti wilayah udara Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia. Perangkat lunak dan infrastruktur harus disiapkan untuk menyambut kembali kedaulatan Indonesia di udara dalam bentuk “Integrated Air Maritime System and Coordination”. Sebuah sistem terpadu yang benar-benar terintegerasi antara militer dan sipil demi memperkuat sarana diplomasi menancapkan “kaki-kaki” kedaulatan dengan penuh daya.

“Integrated Air Maritime System and Coordination” sebagai sistem koordinasi terpadu penguat diplomasi internasional indonesia harus didukung dengan pembangunan pangkalan-pangkalan aju TNI menjadi pangkalan utama. Tidak lagi berada di tengah-tengah kota, namun berada pada ujung batas negara menjadi lebih efektif dalam perkuatan “Integrated Air Maritime System and Coordination” nantinya dengan menempatkan pemuda-pemuda yang energik dengan kualifikasi yang memadai.

“Integrated Air Maritime System and Coordination” adalah Indonesia punya gaya dalam propaganda perebutan kembali kedaulatan negara di udara Indonesia baik Flight Information Region (FIR) dan Upper Information Region (UIR) serta Air Defence Identification Zone yang mencakup seluruh wilayah nasional Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote.

Jaya Selalu Tanah, Air dan Udara Indonesia
Salam Penerbangan

Teddy Hambrata Azmir

Advertisements

Pilot Indonesia Menuju 72 Tahun Merdeka

FB_IMG_1502180985081

Peran pilot dalam pembangunan nasional poros maritim Indonesia tentunya sangatlah besar. Negara Kepulauan dengan panjang pantai 99000 kilometer dengan 17500 pulau yang terpisah-pisah oleh banyak perairan, transportasi udara menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian negara dan suplai barang dari Indonesia barat ke timur atau sebaliknya. Keunggulan transportasi udara menjadikan segala kebutuhan ekonomi semakin efektif, efisien, cepat dan tepat waktu.

Menuju perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke 72, permasalahan Pilot Indonesia masih tetap sama dalam lima tahun terakhir, yakni masalah suplly and demand yang kurang ter-rasio dengan tepat dimana permintaan akan kebutuhan pilot real dari maskapai lebih kecil daripada jumlah lulusan pilot dengan maraknya sekolah pilot di Indonesia.

Sekolah, adalah salah satu ciri sebuah peradaban pada suatu negara. Keberadaan Sekolah adalah wajib sebagai bagian penting dari pembentukan mental dan pengetahuan generasi penerus bangsa. Demikian halnya dengan Sekolah Pilot, dimana Sekolah Pilot adalah wadah yang baik untuk mencetak generasi pilot Indonesia dimasa yang akan datang.

Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, telah terdapat lebih dari 800 lulusan pilot yang belum mendapatkan kesempatan bekerja (data tahun 2016). Bertambahnya waktu, lambat laun jumlah pengangguran ini akan terus bertambah karena pada sisi lain, sekolah pilot juga sebuah bisnis yang menjanjikan dan tidak mungkin ditutup ijin operasionalnya.

Menutup sekolah pilot, adalah solusi yang tidak bijak, namun terus membiarkan sekolah pilot rendah kualitas terus beroperasi justru akan semakin menambah pengangguran. Sekolah dengan kualitas rendah yang dimaksud adalah, ketika suatu sekolah pilot hanya berorientasi bisnis untuk mengejar pengembalian modal investasi tanpa mempertimbangkan hasil output.

Kualitas rendah sekolah tersebut akan menghasilkan lulusan sebagai pilot berkualitas rendah yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh maskapai dalam operasional penerbangannya. Perlu adanya audit menyeluruh pada sekolah-sekolah yang rendah kualitas dan melakukan merger diantaranya sehingga dengan permodalan yang lebih sehat maka akan menambah kualitas pendidikan yang diberikan.

Beberapa instansi sipil maupun pemerintah ada yang membuat program master degree untuk pilot, namun sejatinya lulusan Sekolah Pilot hanya setingkat diploma  dan entah bagaimana mereka bisa sekolah hingga strata master namun tingkatan yang mereka miliki terbatas pada diploma 2.

Dunia penerbangan umum atau sering didengar dengan sebutan General Aviation yang paling dominan dengan penerbangan perintis maupun charter cargo hingga tahun ini juga masih dominan oleh pekerja asing. Pilot-pilot asing tersebut biasanya hanya mengambil pengalaman dan jam terbang untuk memenuhi requirement bekerja di daerah asalnya seperti Asutralia dan beberapa negara Eropa. Ekspatriat tersebut terus silih berganti dan pilot-pilot muda Indonesia hanya menanti.

Diakhir tulisan, Pilot Indonesia belum memiliki sebuah wadah bersama yang peduli, efektif dan konsisten serta diakui legal aspeknya oleh pemerintah untuk menaungi segala profesi pilot. Ada organisasi pilot yang terakhir diakui sesuai oleh Keputusan Menteri pada saat orde baru namun telah ditinggalkan oleh anggotanya, adapun reformasi terhadap organisasi  tersebut dalam bentuk yang baru juga masih belum efektif dan efisien untuk melakukan sebuah program nyata dengan kinerja yang nyata pula. But, The Pilots must Go On!!! Jayalah selalu Tanah, Air dan Udara Indonesia!!!

Salam Penerbangan Indonesia

Teddy Hambrata Azmir