Informasi Geospasial Dalam Mengahadapi Ancaman Terhadap Pertahanan Negara

Menelisik ulang tentang peperangan asimetris dengan berbagai ancaman asimetris di dalamnya terdapat beberapa cara dan solusi yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Banyak sekali orang mendefinisikan tentang ancaman asimetris sesuai dengan pemahaman dan ilmu dasar yang didalaminya dan salah satu definisi yang populer adalah dimana suatu peperangan yang terjadi antara suatu negara versus kelompok-kelompok bertentangan ataupun negara sponsor yang berpihak anti terhadap negara kawan yang saling berhadapan dengan kekuatan militer tidak berimbang sehingga salah satu yang lemah menggunakan senjata maupun taktik konvensional seperti terorisme dalam rangka mengeksploitasi kelemahan kekuatan pihak bertentangan. Dalam tulisan singkat kali ini penulis ingin menyampaikan tentang informasi geospasial yang dibutuhkan sebagai salah satu upaya penting untuk menghadapi ancaman asimetris dalam peperangan asimetris yang sesungguhnya sudah terjadi di dunia maupun di Indonesia.

Sebuah pertanyaan besar ketika Amerika Serikat kalah oleh Vietnam (walaupun Negara paman Sam tersebut tak sudi mengakui kekalahan tersebut) sebuah negara super power pemenang perang dunia kedua 1945 dan kembali ke Negaranya dengan protes dari rakyatnya dengan sangat keras. Sebuah kekuatan bawah tanah kombinasi dengan gerilya ternyata cukup untuk melawan sebuah negara besar dengan angkatan perang yang sangat berkuasa di dunia. Sebuah contoh nyata ketika kekuatan tersembunyi dan diremehkan ternyata menjadi primadona kemenangan dalam perang Vietnam. Kedua dan yang cukup kontroversial hingga saat ini adalah tragedi 911, terlepas berbagai analisa berkembang oleh kejadian tersebut, maka anggaplah semua itu benar akibat serangan Osama cs dan dapat kita sebut sebagai kekalahan besar US oleh sebuah gerakan bawah tanah dengan melancarkan aksi terorisme untuk negeri paman Sam tersebut. Belajar dari kekalahan US tersebut maka berkembang sebuah teknologi satelit, informasi dan data yang dalam bahasa populer disebut dengan informasi geospasial.

Sebuah konsep untuk pengumpulan data, ekstraksi informasi, penyimpanan, penyebaran  dan eksploitasi geodesi, geomagnetik, citra satelit, gravimetri, penerbangan, hidrografi, topografi, pesisir, budaya dan data akurat toponymic kemudian di referensikan terhadap lokasi di permukaan bumi sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk perencanaan suatu operasi dan latihan militer termasuk latihan navigasi, perencanaan misi, pemodelan, simulasi dan penargetan yang tepat.

Informasi geospasial juga menyediakan kerangka dasar untuk visualisasi battlespace sebuah informasi yang dihasilkan dan dapat disajikan dalam bentuk peta cetak, grafik dan publikasi, simulasi digital, database pemodelan serta peta digital. Fasilitas geospasial juga termasuk alat yan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data. Informasi geospasial dan servis disebut dengan GI&S.

Berikut adalah situasi maupun permasalahan yang harus diselesaikan dalam strategi dan penghasilan input data, yaitu: Informasi geospasial hendaknya bersifat rahasia namun terbuka untuk keterkaitan dengan satuan-satuan terkait sehingga militer, polisi maupun BIN tidak bekerja sendiri-sendiri; Input data yang ada selama ini hanya terbatas pengambilan data saja namun belum bisa dijadikan data yang langsung dapat dilakukan aksi, sehingga proses menjadi kurang optimal dibandingkan ketika data akurat terkumpul kemudian aksi dapat segera dilakukan.

Dalam menentukan arah perjalanan menuju tujuan yang diinginkan kebutuhan utama manusia adalah Peta. Informasi geospasial dalam hal ini dapat dikatakan sebagai peta utama dalam menangkal dan menghindari segala kemungkinan ancaman yang tidak berbentuk serta tidak jelas wujudnya tersebut. Berikut ini adalah beberapa komponen utama yang seharusnya dimiliki sebuah negara sebesar Indonesia, antara lain; surveys, maps, charts; remote sensing data and image; dan aerial photographic services. Dari kebutuhan tersebut maka sewajarnya pula Indonesia memiliki satelit militer yang mandiri dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki geostasionery orbite terbesar di dunia akan menjadi hal yang sangat penting dan menguntungkan bagi keamanan internal maupun eksternal. Dalam mewujudkan sistem pertahanan udara yang optimal satelit militer dirasakan sangat dibutuhkan dalam menjaga wilayah udara Indonesia yang sangat besar sehingga akan menambah kecepatan dalam proses identifikasi dalam lalu lintas udara nasional Indonesia. Kepemilikan Unmanned Aerial Vehicles maupun Unmanned Aerial Hellycopter  adalah suatu kepentingan yang sangat mendesak mengingat pentingnya untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat secara rahasia untuk menghadapi ancaman baik yang hadir dari negara tetangga maupun secara internal. Ancaman yang datang dari negara lain adalah berbentuk dan jelas oleh kasat mata, namun ancaman internal adalah tidak terlihat dan justru sangat berbahaya untuk keamanan internal dalam negeri. Persenjataan yang dibutuhkan bukan hanya kecanggihannya saja, namun dalam menghancurkan suatu target, data koordinat dan bentuk sasaran sangat dibutuhkan untuk optimalisasi penentuan kemenangan dalam pertempuran dengan small target dihancurkan oleh amunisi yang presisi hasil data akurat dari UAV, UAH maupun satelit militer. Hal ketiga yang sangat di butuhkan dalam informasi geospasial dalam pertahanan negara terhadap ancaman asimetris adalah kepemilikan broadband networking system militer yang mandiri dimana dalam menghadapi perang informasi saat ini militer Indonesia hanya mendapatkan suplai dari telkomsel dan indosat yang notabene beberapa sahamnya dimiliki oleh pihak asing sehingga sedikit-banyaknya akan mengurangi unsur kerahasiaan dalam perolehan data dan informasi untuk kepentingan militer.

Kebutuhan akan geospasial informasi juga menjadi hal yang sangat berguna dalam menghadapi serangan teroris. Kita ketahui bahwa kebanyakan sindikat teror beraksi pada pusat keramaian masyarakat; area terbuka; objek vital; infrasuktur penting masyarakat dan sistem massa yang ramai seperti terminal; bandara; pelabuhan; hotel; maupun perkantoran. menghadapi ancaman yang unik tersebut sangat dibutuhkan data yang akurat tentang posisi musuh; rencana musuh maupun kegiatan harian musuh sehingga apa yang teroris rencanakan dapat dihindari agar tidak terjadi korban yang menyebabkan orang-orang tidak bersalah terbunuh.

Selain beberapa kasus diatas, TNI yang dalam tugasnya juga beropeasi  misi-misi kemanusian seperti penanggulangan bencana alam. Informasi geospasial ini juga sangat membantu dalam hal pencegahan, perlindungan, respon dan penanggulangan bencana alam dimana melalui satelit dapat dengan mudah diterima data akurat tentang terrain serta mempermudah dalam pemilihan jalur escape masal. Teknologi geospasial pun dapat menyediakan kecepatan dalam pendeteksi dan respon dalam hal penanggulangan bencana alam sehingga dapat lebih efektif untuk pencegahan serata melindungi infrasuktur maupun aset nasional terhadap bencana alam.

Akhir dari tulisan ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Means dari pentingnya informasi geospasial serta aplikasinya yang berfungsi sebagai pencegahan;pendeteksian; perencanaan; mitigasi; respon; serta penanggulangan dalam rangka mengurangi jumlah korban nyawa dan kerugian harta benda dari ancaman teroris; senjata pemusnah masal; serangan inteijen dan propaganda negara tetangga; bencana alam.

Dirgahayu ke 67 TNI

Seveneleven

Advertisements

Si Kecil Belum Tentu Lemah, Si Besar Belum Tentu Kuat

 

Terinspirasi membuat sebuah tulisan singkat ini setelah melihat seorang kerabat membuka google earth yang tertuju pada sebuah Negara Kota yang besarnya bagaikan sebuah titik dibandingkan dengan satu per lima wilayah Indonesia (lihat gambar di atas paragraf ini). Sebuah Negara tempat berkumpulnya orang-orang “atas angin” (sebutan untuk bangsa tionghoa yang merantau di bumi Nusantara- sabdo palon). Bukan membahas tentang SARA yang ditekankan didalam artikel ini, namun lebih kepada kisah “David and Goliath” yang membuktikan bahwa yang kecil belum tentu lemah dan sebaliknya yang besar belum tentu menang. Serta bukan pula membanggakan kejayaan bangsa lain akan tetapi justru lebih condong kepada membangkitkan kesadaran dan Nasionalisme Bangsa Indonesia untuk lebih memahami pentingnya kekuatan militer di sebuah Negara yang berdaulat seperti Indonesia tanpa adanya unsur kepentingan pribadi maupun golongan.

 

Kemudian, liht gambar atas, saya akan mencoba untuk men-zooming gambar tersebut menjadi lebih fokus pada titik yang dimaksud. Saya sedikit membuat teka-teki bukan untuk membuat penasaran, tetapi untuk mengarahkan para pembaca terhadap apa yang maksud dari tulisan di paragraph pertama. Apakah terlihat dua buah pulau bernama Pulau Sudong dan sebuah lagi bernama Pulau Pawai? Dan apa yang terdapat di dalam Pulau tersebut? Baiklah, saya akan bantu pembaca untuk mengetahui apa yang terdapat di atas dua pulau tersebut, maka saya akan zoom lebih besar lagi gambar Pulau Sudong dan Pulau Pawai.

Terlihat jelas bahwa Pulau Sudong adalah sebuah Pangkalan Udara militer dimana Pulau Pawai terdapat Area Weapon Range milik si Negara Kota. Kemudian, apa hubungannya dengan pertahanan Negara Indonesia Raya tercinta? Seperti kita ketahui bahwa paranoid Negara Kota tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak zaman keruntuhan Majapahit, dimana disaat zaman Raja Brawijaya V orang-orang “atas angin” mendapat perlindungan yang luar biasa dari Sang Penguasa saat itu, dan setelah runtuhnya majapahit kondisi menjadi lebih tidak positif untuk mereka beserta keturunannya maka banyak diantara mereka yang berkumpul dalam satu pulau kecil tersebut baik yang berasal dari Indonesia maupun semenanjung Malaysia.

Paranoid yang sudah sangat mengakar tersebut mengakibatkan semangat menggebu-gebu untuk menjadi lebih kuat dari pada tetangga sekitarnya dengan prinsip detterent power is everything for them”. Salah satu imbasnya terhadap Indonesia saat ini adalah menyangkut kepada penguasaan wilayah kendali udara Nasional di Kepulauan Riau. Sejak tahun 1999 disaat pasca krisis ekonomi melanda Indonesia telah menyebabkan tergadainya ruang udara Nasional di daerah Kepulauan Riau sampai dengan Pulau Natuna, yang disebabkan kurangnya peralatan yang memadai bagi Air Traffic Control (ATC) di wilayah tersebut. Namun, setelah saat ini Indonesia dinilai bisa memenuhi standar ATC justru muncul Undang-Undang Penerbangan Internasional No. 1 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “secara otomatis ruang wilayah udara di Kepulauan Riau dan sekitarnya akan dikembalikan ke Indonesia setelah 15 tahun berlakunya Undang-Undang tersebut. Artinya adalah pada tahun 2024 Flight Information Region Kepulauan Riau baru kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi.

Dengan adanya AWR serta pangkalan udara militer di Pulau Sudong dan Pulau Pawai, maka tentunya sebentar lagi akan ada restricted/prohibited area di ruang udara Kepulauan Riau yang aslinya milik bangsa dan tanah air Indonesia. Paranoid Negara Kota yang sedemikian besar cukup membuat kita kehilangan kewaspadaan dan justru dengan terbit UU No. 1 2009 tersebut Negara Kota telah mempersiapkan dari jauh-jauh hari agar pada waktunya di tahun 2024 memiliki alibi baru dan kuat untuk tidak mengembalikan wilayah Kontrol Udara Nasional Indonesia Raya.

Sekali lagi, tulisan ini bukan untuk tujuan SARA, namun lebih kepada menyadarkan seluruh komponen bangsa Indonesia apapun warna kulitnya; bagaimana pun bentuk matanya; apapun warna partainya; dan apapun agamanya, untuk terus waspada dengan “semut kecil yang selalu bisa membunuh gajah besar melalui lubang telinganya”

Sebagai penutup, gambar dibawah ini lebih membuktikan  bahwa “si kecil belum tentu lemah, si besar belum tentu kuat”

 

Salam

Seveneleven

Dilema Gold, Gospel and Glory Antara Amerika Serikat dan China

Amerika Serikat, sebuah Negara yang pada masa George W Bush berkuasa, pernah menempatkan Indonesia di urutan teratas sebagai Negara sarang teroris yang dinilai cukup mengancam keberadaan serta kepentingan Amerika Serikat di dunia. Sejalan dengan pemikiran Amerika Serikat terhadap China sebagai Negara yang sedang berkembang sangat pesat dan menimbulkan image bahwa China adalah sebuah Negara adi daya baru yang sangat besar serta bersahabat kepada Negara-negara kawasannya semakin menciptakan anggapan Amerika terhadap China bahwa Negara “Sang Naga Merah” tersebut seakan-akan ingin mengembangkan hegemoninya di kawasan Asia Timur, Tenggara hingga Selatan. Dari tulisan ini penulis ingin menggambarkan tentang posisi silang Indonesia yang berada di antara Negara Super Power Amerka Serikat terhadap “Sang Super Naga” wujud dari Negara Adi Daya baru yang mana kedua Negara tersebut sama – sama ingin menunjukkan diri sebagai “kakak tertua” penjamin keamanan bagi Indonesia Raya.

Sedikit menelisik pada pada sejarah 5 – 6 abad yang lampau ketika bangsa barat untuk pertama kalinya mendarat di Nusantara dan sedikit mundur pada masa abad 8 – 9 yang lalu dimana Bangsa China pun mendaratkan pengaruhnya di Nusantara. Keduanya sama kepentingan  dan maksud yakni untuk memperluas hegemoninya serta melakukan misi-misi yang bersifat ekspansif baik melalui bidang ekonomi, politik maupun social budaya dengan tujuan utama adalah demi mendapatkan “gold, gospel and glory”.

 Jika kita majukan cerita menuju awal abad ke 20 dimana terdapat dua kekuatan “bi-polar” yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam “cold war” yang merupakan suatu bentuk peperangan ideology melalui peperangan informasi untuk menciptakan “the new world order” dan ujungnya tetaplah kepada kejayaan “gold, gospel and glory”, kemudian keruntuhan Uni Soviet diakhir abad ke 20 sebagai wujud kekalahan hegemoninya diikuti oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal di dunia tanpa saingan terbukti dengan kroni – kroni Soviet yang semakin menuju ke arah kapitalisme yang dianut oleh “Sang Adi Daya Tunggal” . Kembali kepada “gold, gospel and glory” bahwa Amerika Serikat dengan mudahnya beberapa kali “menguasai daerah timur tengah sebagai daerah sumber daya mineral minyak bumi terbesar di dunia terlihat dengan super control nya Amerika menjatukan Hosni Mubarak, Saddam Hussein, Moamar Ghadaffi serta Osama Bin Laden.

China, Negara “Sang Naga Merah” dari daratan Asia, merupakan sebuah Negara yang pernah tidak berdaya dengan system yang dianutnya pada akhir abad 19 sampai awal abad 20. Namun, sepertinya keterpurukkan bukanlah menjadi tantangan berat bagi Negara yang memiliki jati diri serta identitas kebangsaan hingga 5000 tahun yang lalu tersebut. China telah bangkit ,menjadi Negara “super power” baru melalui tahapan – tahapan yang sebenarnya cukup unik. Muncul sebagai Negara produsen barang – barang tiruan mulai dari teknologi yang simple sampai dengan super teknologi; mulai dari mainan anak – anak; perlengkapan elektronik; pengembangan teknologi kendaraan bermotor; dan yang cukup menggetarkan dunia terutama Amerika Serikat adalah China hadir sebagai Negara produsen peralatan perang yang canggih dan mutakhir serta diproduksi massal untuk kepentingan pertahanan dalam  negerinya maupun dijual ke Negara- Negara kawasan.

Melihat hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat maupun China yang selalu menjadi pembicaraan hangat oleh beberapa kalangan elit nasional maupun internasional, semakin menumbuhkan pra-anggapan yang kuat bahwa masa depan Negara kepulauan yang bernama Indonesia Raya akan berada dalam posisi tengah diantara maneuver antara Amerika Serikat dan China. China yang telah mengumandangkan sebuah icon the big brother of Asia” (hampir mirip dengan icon  Jepang  kala menguasai  Asia Tenggara : “Jepun sebagai Saudara Tua Dari Timur”) tampaknya mulai bersifat ekspansif dengan niat tulusnya untuk menguasai Spratly Island di Laut China Selatan, walaupun secara geografis kepulauan tersebut lebih condong kearah kepulauan Philipina. Sehingga jika kenginan China untuk ekspansi terhadap Spratly Island tersebut berhasil sesuai keinginan “Sang Naga Merah”, maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari China akan meneruskan ekspansinya kearah lebih selatan lagi yakni Pulau Natuna, Indonesia. Maka menjadi hal yang tidak mustahil ketika Amerika Serikat menghadirkan 2500 pasukan marinir mereka di Darwin Australia dimana tempat tersebut merupakan tempat yang sangat strategis untuk mengawasi pergerakkan ekspansi China terhadap Indonesia karena tentunya Amerika memiliki kepentingan yang lumayan besar tentang keberadaannya di Indonesia pula. Singkat katanya adalah: “Indonesia memang begitu memikat bangsa – bangsa di dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang.”

 Indonesia adalah Negara yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas di dunia ini. Kekayaan Laut Indonesia begitu besar melimpah termasuk mineral – mineral yang terkandung di dalamnya. Jika kembali kepada “gold, gospel and glory” maka pertanyaan besar adalah:”Siapa yang sanggup untuk berpaling dari Indonesia?” dan “siapa yang tidak tergiur dengan emas, uranium, minyak bumi, gas alam, rempah – rempah, dan lainnya yang terkandung dalam bumi Indonesia Raya?”

 Jika kita melihat kondisi serta apa yang sedang direncanakan oleh China maupun Amerika Serikat saat ini, maka sudah sepantasnya kita bangsa Indonesia harus menjadi “adik yang baik namun cerdas”, Indonesia harus tetap waspada walaupun China akan menyetujui transfer of technology dari rudal C-705. Sejalan dengan hal tersebut, ketika Amerika Serikat terus membelikan “mainan bagus” untuk “adiknya” namun kewaspadaan tetap harus terjaga agar Indonesia tidak “terjual” sehingga jangan ada satu titik pun dari wilayah dan kekayaan Indonesia menjadi keberhasilan tujuan “gold, gospel and glory” bagi China dan Amerika Serikat.

 

“Pemikiran Sederhana Seorang Rakyat Jelata”

 

Seveneleven

 

 

The Dilemma Of Gold, Gospel And Glory Between The United States And China

United States, a country that at the time of George W Bush in power, ever put Indonesia on top as a nest of terrorists who threaten the existence and judged fairly the interests of United States in the world. In line with the United States against provoking China as a country that is developing very rapidly and cause an imagethat China is a new super power as well as friendly to the countries they are increasingly creating a presumption against China that “The Red Dragon” such as if wants to develop its hegemony in the area of East Asia, Southeast to the South. Author just wanted to describe about the position of Indonesia that are cross among Super Power States against America And China which are both those countries alike wanted to show themself as “older brother” guarantor of security for Indonesia Archipelago.

Flashback  on the history of the 14th-15th century when the Western for the first time landed in the Indonesia Archipelago and slightly backwards during the 800 years ago when The Chinese influence in any land archipelago. Both are the same interest and intent i.e. to extend their hegemony as well as perform missions that are both expansive through a field of economic, political and social culture with the main aim is to get the “gold, gospel and glory “.

Let’s step forward to the story in the beginning of the 20th century in which there are two strength of bi-polar that the United States and the Soviet Union in the “cold war” atmosphere  which is a form of ideological warfare through combat information to create “the new world order” and keep to the triumphant the ends as “gold, gospel and glory”, then the collapse of the Soviet Union and the end of the 20th century as a manifestation of a whopping hegemony followed by the United States as the sole power in the world without a rival with proven crony of  Soviet increasingly towards capitalism embraced by United States. Back to “gold, gospel and glory ” that the United States easily several times ruled the region of the Middle East as largest areas of mineral and petroleum resources in the world’s looks with his super control  America kills the Arabs leader such as Saddam Hussein, Moamar Ghadaffi as well as Osama Bin Laden.

China, the country’s “The Red Dragon” from the Asian mainland, is a country that has been hamstrung by its system at the end of the 19th century until the beginning of the 20th century. However, it looks like a challenge for China that has heavy identity and nationality identity up to 5000 years ago. China has risen, becoming the “super power” country through an unique phases. The country emerged as a producer of goods to knockoff goods – ranging from technology that is simple to super technology; starting from children’s toys; electronic equipment; technology development of motor vehicles; and a pretty thrilling world mainly United States is China presents as a country of manufacturer of sophisticated war equipment and cutting edge as well as mass produced for the benefit of his country and the defence in sale to the countries of the area.

Look at the relationship between the United States and Indonesia with China which has always been a warm talks by some of the elite national and international, the presumption that the future of the archipelago named “Indonesia Raya” would be in middle position between maneuver both United States and China. China has declared an icon”the big brother of Asia” (almost similar to Japan’s when Japan master of Southeast Asia: “Japan as older brother from the East”) seems to begin with the expansive intention to master Spratly Island in the South China Sea, although geographically more leaning towards the islands of the Philippines. So if China’s intention for expansion of the Spratly Island is managed according to wishes of “The Red Dragon”, It is likely China will continue its expansion to the South, Natuna Island, Indonesia. It is not impossible when the United States present 2500 Marines on Darwin, Australia whereby as a very strategic place to oversee the China’s expansion because America has a pretty great interests in Indonesia. Brief he says is: “Indonesia is so captivated all nations in the world since ancient times until now.”

Indonesia is a country that has a very broad area of ocean in the world. The wealth of the sea so great abundance of Indonesia including minerals contained therein. If you go back to the “gold, gospel and glory ” the big question is: “who can afford to turn away from Indonesia?” and “who is not tempted by gold, uranium, petroleum, natural gas, spice and others contained in the Earth of Indonesia Raya?”

If we look at the conditions as well as what is being planned by the United States and China today, then it is appropriate that our nation Indonesia should become “a good boy but smart” Indonesia must remain vigilant, although China would agree to the transfer of technology from the missile C-705. In line with this, when the United States continue to give “good toys” for”her little brother” but vigilance should still be awake so that Indonesia does not “sold”  and no one else point of territory and wealth of Indonesia become ” the success of purpose gold, gospel and glory” for China and the United States.

“A Simple Thoughts Of The Ordinary Man”

Seveneleven

Zona Identifikasi Pertahanan Udara Indonesia

Oleh : Kapten Pnb Teddy Hambrata Azmir

Tentang ruang udara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan baik untuk setiap orang yang memahami tentang penguasaan dan kontrol ruang udara maupun bagi orang-orang awam yang hanya bersemangatkan jiwa merah putih berkibar di langit Nusantara. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa para stakeholder  sudah banyak serta memiliki pandangan yang amat luas tentang kedaulatan di ruang udara Indonesia, namun tidak kalah pentingnya bagi setiap warga Negara Indonesia lainnya untuk memahami zona perlindungan ruang udara Nasional Indonesia dikombinasikan dengan pemahaman tentang beberapa regulasi ruang udara internasional yang berlaku saat ini sehingga nantinya akan muncul pemikiran-pemikiran untuk bagaimana aset nasonal di udara dapat dijaga dan dikendalikan dalam suatu zona identifikasi pertahanan udara atau Air Defence Identification Zone (ADIZ)

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan terbesar dan memiliki garis pantai terpanjang  di dunia sudah sepantasnya memiliki sebuah sistem pertahanan udara yang memadai dalam rangka menjaga keutuhan wilayah kedaulatan nasional. Berbicara tentang pertahanan udara tentunya tidak cukup jika hanya membahas tentang pesawat tempur sergap, radar hanud maupun rudal serang jarak menengah dan jarak jauh saja, melainkan termasuk didalamnya adalah Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang merupakan sebuah zona identifikasi pertahanan udara yang harus dan mutlak dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana sebagai sebuah Negara berdaulat dengan batas wilayah sebesar Indonesia saat ini hanya memiliki sebuah wilayah identifikasi pertahanan udara di Pulau Jawa dan sekitarnya saja. Tentunya kondisi yang ada saat ini bisa dikatakan cukup rawan karena wilayah Indonesia seluas 1900000 kilometer persegi dimasa yang akan datang akan menghadapi berbagai macam ancaman yang beragam baik ancaman militer maupun non militer. Terlebih pada masa sekarang dimana kecanggihan teknologi memungkinkan segala macam ancaman tersebut datang melalui jalur udara sehingga dirasa perlu untuk membenahi wilayah identifikasi pertahanan udara Indonesia sehingga ancaman tersebut akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Dalam tulisan kali ini penulis ingin membahas maupun mengkaji tentang pertahanan udara nasional Indonesia dalam ruang lingkup zona identifikasi pertahanan udara atau Air Defence Identification Zone demi terwujudnya sebuah pertahanan udara nasional Indonesia yang kuat dan memadai sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional Negara Indonesia.

Dengan Air Defence Identification Zone yang memadai diharapkan dapat diberlakukan sebagai sebuah upaya penangkalan strategis dari masuknya ancaman baik militer maupun non militer dimasa yang akan datang dan dengan sistem penangkalan yang baik tentunya akan memperkuat regulasi wilayah pertahanan udara nasional Indonesia dimata dunia demi tercapainya perdamaian dunia yang abadi. Dasar pemikiran yang diambil adalah ICAO 1944;

‘The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory’ (ICAO, 1944: chapter 1)

Mengatakan bahwa setiap Negara-negara berdaulat memiliki kedaulatan ruang udara secara penuh dan eksklusif di atas sepanjang wilayah territorial negaranya. Tidak terkecuali Indonesia, yang memiliki wilayah kedaulatan dari Sabang hingga Merauke sehingga wilayah ruang udara, kontrol ruang udara serta zona identifikasi pertahanan udara Nasional Indonesia harus mencakup seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia sesuai yang disebutkan dalam ICAO tahun 1944 diatas.

Saat ini Indonesia bisa dikatakan masih dalam kondisi masa damai, dimana Kohanudnas sebagai pemangku tanggung jawab pertahanan udara nasional Indonesia mengatakan larangan untuk menembak pesawat asing yang melintas ruang udara Indonesia baik dengan atau tanpa ijin, karena menembak jatuh pesawat asing merupakan pernyataan perang sepihak padahal sesuai undang –undang yang berlaku di Indonesia untuk pernyataan perang hanya dapat dikeluarkan oleh Presiden sebagai Panglima tertinggi atas ijin dari DPR (Puspen TNI : 2012) . Namun, masa damai adalah waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan pertahanan Negara sebelum ancaman betul-betul menyerang Negara. Beberapa contoh ancaman yang melanggar ruang udara maupun zona pertahanan udara Indonesia antara lain; Insiden Bawean, dimana beberapa pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki wilayah Bawean yang merupakan bagian dari ADIZ Jawa sebagai wilayah kedaulatan Nasional Indonesia; Pelanggaran pelintasan pesawat asing oleh Pakistan Airlines pada tahun 2011, dimana pesawat asing tersebut melintas tanpa ijin dengan rute Dili – Kualalumpur; Dan beberapa blackflight lainnya namun tidak terpublikasi media yang diduga berpotensi terhadap terjadinya beberapa hal antara lain:

  1. Penyelundupan. Penyelundupan barang-barang dapat mengakibatkan Negara akan berkurang pendapatannya karena terdapat barang-barang berharga yang masuk tanpa pajak. Selain itu, dikhawatirkan terjadinya penyelundupan barang-barang zat aditif psikotropika maupun narkoba yang masuk melalui pesawat/ancaman Low Speed seperti helikopter ataupun UAV yang dikendalikan jarak jauh dan berkemampuan terbang rendah. Peralatan ancaman seperti ini bisa juga berdalih sebagai pesawat survey lahan yang pada akhirnya mendaratkan pesawat tersebut di landasan-landasan kecil di tengah-tengah perkebunan kemudian menurunkan barang-barang seperti narkoba maupun beberapa barang selundupan lainnya.
  2. Penyelundupan manusia. Beberapa kali terjadi penyelundupan manusia maupun penjualan tenaga kerja ilegal yang menggunakan fasilitas ruang udara namun tidak terdeteksi. Kasus semacam ini bukanlah saja tanggung jawab dari Kementrian Sosial maupun Kementrian Tenaga Kerja, akan tetapi perlu adanya regulasi yang tepat tentang penguasaan ruang udara sehingga penyelundupan manusia melalui jalur udara dapat ditiadakan dikemudian hari.

Selain itu, Air Defence Identification Zone Indonesia yang telah diratifikasi saat ini baru mencakup Pulau Jawa dan sekitarnya saja, padahal jika dibandingkan dengan luas daratan dan lautan Pulau Jawa hanya kurang lebih 1/8 dari keseluruhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di bawah (Sena Afen ;2008), garis putus-putus adalah menunjukkan ADIZ Jawa yang telah diratifikasi, dan garis tebal adalah ADIZ Sumatera dan Kalimantan Timur yang masih dalam proses menuju ADIZ yang diakui oleh Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya di dunia saat ini. Kita ketahui bahwa telah ada upaya untuk memperluas ADIZ Indonesia yang kita miliki saat ini dari ADIZ Jawa menjadi tiga zona identfikasi.

Air Defence Identification Zone bisa dikatakan sama artinya kedaulatan suatu Negara di ruang udaranya, karena tanpa ada regulasi yang memadai tentang ADIZ tersebut maka setiap pesawat asing yang melintas hukumnya sah secara de yure. Sedangkan idealnya bagi Negara seluas Indonesia dengan kepulauan terbesar di dunia dalam rangka mendukung Indonesia menuju kejayaan Negara Maritim dengan supremasi kekuatan udara maka kedaulatan Negara Indonesia di udara pun sudah selayaknya mencakup seluruh wilayah mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Dibawah ini adalah gambaran menuju zona pertahanan udara yang mendekati ideal untuk Indonesia (Hambrata ;2012)

         

Sedangkan beberapa ADIZ yang dianggap menuju ideal dalam rangka meng-cover­­ seluruh wilayah ruang udara Indonesia maka perlu dibuat suatu sistem zona berlapis, yaitu:

  1. ADIZ domestic, yaitu wilayah identifikasi pertahanan udara nasional yang meliputi seluruh perbatasan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. ADIZ garis pantai, yakni ADIZ yang meliputi wilayah pertahanan udara sepanjang garis pantai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. ADIZ pertahanan darat ke udara, yaitu sebuah wilayah pertahanan udara yang berada di area metropolitan maupun dekat terhadap pusat pemerintahan dan perekonomian Negara yang dapat diaktifkan dan dinon-aktifkan sewaktu-waktu sesuai dengan NOTAM yang berlaku (restricted dan prohibited area).

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merealisasi pemikiran di atas adalah:

  1. Melakukan publikasi tanpa henti agar semakin banyak Negara-negara di dunia yang mengakui kedaulatan terhadap ruang udara Indonesia, maka akan semakin mudah proses ratifikasi regulasi ruang udara yang kita berlakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Menindak dengan tegas setiap pelanggaran terhadap ruang udara Indonesia tanpa tebang pilih pada Negara manapun yang melakukan pelanggaran dengan tetap mengedepankan cara- cara damai.
  3. Meningkatkan kekuatan pertahanan udara Indonesia, mulai dari kemampuan pesawat tempur sergap, radar hanud, artileri rudal jarak dekat, sedang dan jauh, kapal berkemapuan hanud, pesawat berkemampuan Airborne Warning and Control System serta kemampuan pertahanan udara lainnya sebagai detterent bagi Negara-negara yang berniat maupun sedang menuju pelaksanaan pelanggaran terhadap wilayah ruang udara Indonesia.
  4. Melengkapi sistem pertahanan Negara dengan satelit pertahanan yang mandiri dan melengkapi sistem pertahanan Negara dengan broadband networking agar segala komponen pertahanan Negara dapat terintegrasi dengan baik.
  5. Meningkatkan lagi anggaran pertahanan Negara secara bertahap agar beberapa poin di atas dapat tercapai demi kepentingan nasional Bangsa Indonesia.

“Tidak ada satu pun dari wilayah Indonesia yang tidak strategis, karena dimana pun tonggak ditancapkan maka akan berhamburan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, sehingga “tidak sejengkal tanah pun dari wilayah NKRI bisa direbut, maka tidak satu liter udara pun dari udara Indonesia bisa dikuasai pihak asing.”

Referensi:

ICAO, (1944). Air Navigation: General Principles and Application of The Convention, Chapter 1. Montreal, Canada

http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailpre.html&nw_code=113012006110644

http://angkasasena.blogspot.com/2008/05/air-defence-identification-zone-adiz.html

https://sseveneleven.wordpress.com/2012/03/13/pertahanan-udara-nasional-indonesia-bersinergi-dengan-k4ipp/

Procurement of Aussie Airforce

The procurement of around 100 Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) aircraft – widely expected following a government review of air combat capabilities but confirmed in the May 2009 Defence White Paper – is to be augmented by a number of other key acquisitions. These will eventually include approximately seven new high-altitude, long-endurance unmanned aerial vehicles (UAVs) to complement the AP-3C replacement as well as new tactical transports to replace the DHC-4 Caribous that were finally retired at the end of 2009.

In May 2012, the Australian DoD announced spending cuts in the defence spending over the next four years leading to some programmes like the F-35 Lightening II Joint Strike Fighters to be delayed. However, Defence Minister Smith confirmed that several projects that had been considered to be under threat will progress in the coming year. These include a new battlefield airlifter to replace the retired Caribou fleet and a decision on whether to upgrade 12 of the RAAF’s 24 F/A-18F Super Hornets to the EA-18G Growler electronic attack variant.

COMBAT

Joint Strike Fighter (JSF)

Project AIR 6000 is expected to be Australia’s most expensive defence procurement to date, with up to AUD17 billion to be spent on procurement of 100 Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) aircraft and potentially a further AUD20 billion in operational costs.

Despite early misgivings expressed by the Labour government, approval was announced in November 2009 for the Phase 2A acquisition of an initial batch of 14 JSF aircraft at an estimated cost of AUD3.2 billion. According to statements by Defence Minister Smith in November 2010, “Australia’s first two aircraft will be delivered in 2014 in the United States.” The next four are expected to be delivered in 2016 and the remaining eight to follow in 2017. However Australia’s DoD announced defence spending cuts in May 2012 and the acquisition of the initial tranche of 14 F-35s was delayed by two years until 2016-17.

Approval for a follow-on Phase 2B batch of 58 aircraft will be considered in 2012. With the first batch, this will be sufficient to equip three front-line squadrons and a training unit, with these squadrons planned to be operational by 2021. A subsequent Phase 2C acquisition to increase the total number to 100 (allowing creation of a fourth operational squadron) will be considered in conjunction with a decision on withdrawal of the F/A-18F Super Hornet from around 2020. The total expected cost for these additional 86 JSF aircraft will be AUD17 billion, as announced by the government in November 2010. At that time, the defence minister also said: “Operational costs for a total fleet of about 100 aircraft would be in the order of AUD20 billion over a 30-year life based on the currently expected rate of effort and assuming the economies of scale of an eventual all Joint Strike Fighter fleet.”

In February 2010 then-defence Minister John Faulkner welcomed the restructuring of the JSF programme by US Defence Secretary Robert Gates to deal with cost and schedule issues, and said significant buffers had been built into the Australian JSF acquisition programme to deal with such factors. However, in July 2011, Defence Minister Smith stepped away from guaranteeing additional purchases of the F-35, stating that the project is starting to “rub against” the country’s ceilings for schedule and cost. The delay on the initial tranche of F-35 purchases will allow Australia to avoid taking delivery of the aircraft until its continuing development problems have been ironed out.

Super Hornet

In early 2007, the government started a USD5.9 billion (AUD6.6 billion) procurement programme of 24 Boeing F/A-18F Super Hornet aircraft as a ‘bridging’ air combat capability to cover the gap left by retirement of the F-111. Following the delivery of the first five to Amberley in March 2010, a total of 20 were confirmed in-country by August 2011 and the RAAF took delivery of the remaining four were in October 2011, completing the formation of its first and sixth squadron. The first squadron of F/A-18F Super Hornet aircraft achieved IOC in December 2010 and full operational capability is anticipated for December 2012.

A total of 12 of these Super Hornets incorporate wiring to enable a possible future upgrade to the EA-18G Growler electronic warfare configuration. The EA-18Gs would provide the RAAF with an entirely new tactical capability and a decision on the upgrade is expected to be made in 2012.

As part of the package, Australia will also receive the AIM-9X Sidewinder IR-homing air-to-air missile and two types of Joint Standoff Weapon (JSOW) – the AGM-154C (JSOW-C) and JSOW C-1. The RAAF ordered 50 JSOW-Cs in October 2007 as part of a larger USD617 million weapons package and the first JSOW-C weapon was delivered in September 2009. The first two test-drops of the JSOW-C weapon outside the US were conducted in late 2010, by a Super Hornet over the Woomera Test Range in South Australia. Both tests were successful, according to the DoD. Meanwhile, the JSOW C-1 is currently in production with deliveries due to begin in late 2011.

In August 2011, the Defence Minister announced that Australia would order more F/A-18F Super Hornets if there were further delays or problems with the Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) programme. He added that the DoD had advised him that Australia could wait until 2013 before making alternative arrangements to avoid a gap in the country’s air combat capability.

TRANSPORT

C-130J-30

The RAAF took delivery of the last of 12 C-130J-30 Super Hercules medium transport aircraft from Lockheed Martin in late 2001 as part of a USD900 million (AUD1 billion) project. These aircraft replaced 12 elderly C-130Es.

The seven remaining C-130H aircraft are scheduled to be retired between 2013 and 2015, although some may be sold to Indonesia earlier than those dates. Initially, the RAAF intended to acquire two additional C-130J-30s, but the March 2011 decision to procure another Boeing C-17A Globemaster III reportedly obviated the need for more C-130J-30s.

C-17A Globemaster III

The reduction in the C-130 fleet takes account of the purchase of Boeing C-17A Globemaster III strategic lift aircraft. Four of these aircraft were acquired under Project AIR 8000 Phase 3 via the US Foreign Military Sales (FMS) programme at a total cost of USD1.89 billion (AUD2.1 billion) including facilities and a training package. The first aircraft arrived in Australia in December 2006, with the fourth and last being delivered in March 2008. IOC was attained in September 2007.

The importance of these aircraft was reinforced during humanitarian missions in 2010-11, both in Australia, and during the Christchurch earthquake in New Zealand. As a result, in April 2011, Australia confirmed that an order had been placed for a fifth C-17A in an FMS deal worth an estimated USD300 million (including four spare engines, training and logistics support). Delivery of this aircraft occurred in September 2011, at which time Australia announced it had issued a letter of request to the United States for a sixth aircraft under an FMS deal worth USD280 million. Delivery of the additional platform is expected in early 2013.

DHC-4 Replacement

Phase 2 of Project AIR 8000 is concerned with acquisition of a replacement for the 13 DHC-4 Caribou withdrawn from service in November 2009. In May 2012, the Australian DoD decided to buy 10 Alenia C-27J Spartan tactical airlifters at a cost of AUD1.4 billion (USD1.5 billion). The first deliveries will take place in 2015 and initial operating capability is expected by the end of 2016. The purchase will be made though the US FMS programme and the cost will cover initial logistic support including training for aircrew and maintenance personnel.

The DoD dispatched a letter of request (LoR) to Alenia Aeronautica for the C-27J Spartan in October 2011, saying “defence analysis has confirmed that the C-27J Spartan is an aircraft that could meet Australia’s battlefield tactical airlift capability need.” The request, which was published in a US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) notification in December 2011, is for 10 aircraft, spare engines, defensive countermeasures, communications systems, training, support, and sustainment.

Alenia C-27J was selected over the EADS CASA C-295. Media reports in December 2011 quoted the head of the RAAF as saying that he did not want the C-295 as it cannot accommodate as many of the army’s vehicle types. The C-27J was also thought to be favoured by Australia due to its commonality with the C-130J.

As a temporary replacement following retirement of the Caribou, five King Air 350 aircraft have been leased from Hawker Pacific, augmented by the transfer of a further three examples from the army in November 2009.

Air-to-Air Refuellers

Project AIR 5402 is replacing and enhancing RAAF air-to-air refuelling (AAR) capabilities through the purchase of five new generation Airbus KC-30A (A330) Multirole Tanker Transport (MRTT) aircraft for service with No. 33 Squadron at RAAF Amberley, Queensland. The new aircraft are to have a secondary role of strategic airlift and will be capable of refuelling fighter, strike and AEW&C aircraft. The RAAF took delivery of four aircraft in 2011, and the fifth was expected to be delivered in 2012.

Under the terms of the AUD1.4 billion contract, signed in December 2004, the first KC-30A was scheduled to enter service in early 2008, following completion of testing in Australia and military type certification. However, the programme has suffered from repeated delays and the first Airbus A330 destined for the RAAF only arrived at Brisbane on 1 June 2008 before being formally inducted into the KC-30A conversion facility five days later. This aircraft was the first of four A330s to be modified by Qantas Defence Services (QDS) in Australia. A fifth example (actually the first KC-30A) was flown for the first time on 15 June 2007 after being converted to tanker-transport configuration by EADS CASA at Getafe in Spain.

The MRTT programme is now more than two years behind schedule and has been placed on the government’s so-called Projects of Concern list. Moreover, Jane’s learned in March 2011 that significant contractual difficulties were holding up delivery of the first two aircraft. According to Jane’s source’s, the aircraft had been ready for delivery from Airbus Military since January 2011 but remained at the company’s facility at Getafe near Madrid because the Defence Materiel Organisation (DMO) was unhappy with the size of the envelope within which the air-to-air refuelling boom moved when extended. They also said the DMO was unhappy with the quality and timeliness of KC-30A technical publications. Moreover, in late March 2011, a DoD spokesperson confirmed that the Spanish military certification agency INTA had withdrawn its technical certificate for the boom, following what it described as a serious incident in January 2011 when the boom separated from an RAAF KC-30A and was lost at sea during a training flight with Portuguese Lockheed Martin F-16s. The KC-30A was being flown at the time by Airbus Military. In response, an Airbus Military spokesperson told Jane’s: “As is only natural after any incident, and in order to continuously improve our products, some lessons were learned from the January incident. Some minor modifications were defined and will be implemented prior to delivery.” It later described the incident as “of an operational nature” – generally taken to mean human error.

C4ISR

Airborne Early Warning and Control (AEW&C)

In mid-2000, Australia selected Boeing as the preferred tenderer to supply four AEW&C aircraft under Project Wedgetail. The aircraft are based on the Boeing 737-700/800 series with a Northrop Grumman Multirole Electronically Scanned Array (MESA) radar fitted in a longitudinal housing running along the top of the fuselage.

In the May 2004-05 budget, the government exercised its option to add two further aircraft to its original purchase. The first two aircraft were scheduled for delivery in late 2006 with the balance to follow by 2008 but integration issues, shortfalls in radar performance and delays in development of the Electronic Support Measures (ESM) suite by BAE Systems Australia have put the USD3.5 billion (AUD3.9 billion) programme years behind schedule.

The first two aircraft received initial acceptance by the RAAF in early May 2010, although the ESM had yet to be fitted. The third and fourth aircraft received initial acceptance later in 2010. The fifth aircraft – the first with fully mission-capable ESM – was to have been delivered in late 2010 but will now be handed over in the second half of 2011. The sixth platform will be delivered towards the end of 2011 and final acceptance for all six aircraft will occur in the first quarter of 2012.

In January 2010, Boeing was awarded an USD736 million (AUD800 million) five-year in-service support contract for the Wedgetail programme. Warren King, general manager programmes of the Defence Materiel Organisation, said the performance-based support contract included provisions for development work to continue on the MESA radar.

Maritime Patrol

Deferral of Project AIR 7000 Phase 1 (to acquire unmanned aerial vehicles) has not affected Project AIR 7000 Phase 2 which seeks to replace the RAAF’s ageing fleet of AP-3C Orions that are due to retire in 2018. Acquisition of eight new maritime patrol aircraft will cost around USD4.5 billion (AUD5 billion) and is expected to be approved around 2014-15 to achieve an IOC during 2017-19.

In May 2009 it was announced that the Australian DoD had signed a memorandum of understanding (MoU) with the USN to jointly develop the Boeing P-8A Poseidon multimission maritime aircraft (MMA). Australia joined the USN’s P-8A development effort and received ‘first pass’ approval in June 2007 together with funding of AUD150 million.

Under project AIR 7000 Phase 2, Australia plans to procure the eight new maritime patrol aircraft. The project received ‘intermediate pass’ together with a DoD approval for AUD100 million (USD100.8 million) on 13 December 2011.

Electronic Warfare

Under Project Echidna (AIR 5416), a number of ADF combat and support aircraft were to receive an Electronic Warfare Self-Protection (EWSP) suite to improve survivability in high threat environments. In September 2009 the government announced a reduced scope for Air 5416 Phase 2, which was to have provided EWSP for ADF helicopters. Modifications were to be completed on 12 Black Hawks by mid-2010 to provide a basic level of self- protection but work would be discontinued on a more advanced equipment suite including the Australian developed ALR-2002 radar warning receiver.

All 12 CH-130H transports were earlier modified under Project Echidna with the Elisra 1000 (V) 5 RWR AN/AAR-47 MWR and the AN/ALE-47 counter measures dispensing system.

Phases 4B1 and 4B2 of Project Echidna will see the RAAF’s C-130Js equipped with the US baseline equipment of AN/ALR-56M RWR and a Large Aircraft IR Counter-Measures (LAIRCM) set – based on Northrop Grumman’s AN/AAQ-24(V) Nemesis DIRCM system. The same fit equips the RAAF’s C-17A strategic transports and six Wedgetail AEW&C platforms and will also be installed on the five KC-30A multi-role tanker-transports.

Under the separate Hornet Upgrade Programme (HUG) Phase 2.3, the RAAF’s 71 F/A/-18A/Bs had received the AN/ALR-67(V)3 RWR, additional pylon-mounted chaff and flare dispensers, and the EL-L-3222 radar jammer pod by late 2009.

UAV

Project AIR 7000 Phase 1B had sought to acquire a fleet of High Altitude Long Endurance (HALE) unmanned aerial systems for maritime patrol and other surveillance missions. The fleet was scheduled to enter service between 2009 and 2011 at a cost of up to USD1.2 billion (AUD1.5 billion). The most likely candidate was thought to be Northrop Grumman’s RQ-4B Global Hawk UAV. However, in March 2009, the phase was deferred and approval for a HALE capability will not now be sought until sometime after 2019. Consistent with this, in March 2009, the Australian DoD announced that Australia would not join the development phase of the USN’s broad-area maritime surveillance (BAMS) programme in which the RQ-4N Global Hawk is intended to complement the P-8A.

Consideration has also been given to the acquisition of a tactical unmanned aerial vehicle (TUAV). At one point, it looked as if this would result in procurement of the Boeing I-View 250, for which a contract valued at USD113 million (AUD145 million) had been concluded with the US aerospace company. Boeing had teamed with Israel Aircraft Industries (IAI) to satisfy this requirement, but the contract was eventually terminated in September 2008 as a consequence of what the DoD said in a statement was “unacceptable delays” in delivery. At the time, Jane’s sources said that the DoD would look to replace the Boeing/IAI programme with a system that would require fewer design modifications.

This appears to have culminated in Project Nankeen, in which the IAI Heron UAV system was leased from MacDonald Dettwiler and Associates, while a memorandum of understanding (MoU) was concluded with Canada for assistance. This included the training of RAAF personnel, which began in July 2009. The first Heron was handed over in Israel in early December 2009 and subsequently deployed to Kandahar, Afghanistan on 18 December. Formal acceptance by Australia followed in late January 2010, allowing operational deployment of a total of three airframes to commence by the end of that month.

In July 2010, the lease arrangement was extended to permit a second year of operations, scheduled to conclude in December 2011. Ahead of that deadline, in July 2011 a further extension was granted to permit a third year of UAV surveillance using the leased Herons. The contract will now end in December 2012.

AIR DEFENCE

The Australian DoD announced in January 2009 that it had signed an agreement with Boeing Australia to resolve “long-standing commercial issues” associated with Project Vigilare, a replacement for the RAAF’s air defence and control system. The USD210 million (AUD270 million) programme – Project AIR 5333 – consists of data processing and voice communications software and hardware intended to receive, process and fuse a mass of information from a variety of Australian and allied networks and systems. These include civil and military air traffic control radars and Link 11 and Link 16 tactical data networks, together with inputs from specialised data sources such as the Jindalee Over-The-Horizon Radar Network (JORN), Wedgetail AEW&C aircraft, and the RAN’s future Air Warfare Destroyers (AWDs). Designed with future growth in mind, Vigilare will also be capable of accepting, and using as required, developments in satellite and UAV imagery, electronic intelligence (ELINT), space-based infra-red systems, signals intelligence (SIGINT) plus a range of other data and voice intelligence inputs.

The system will fuse this material to help compile the ADF’s Recognised Air Picture (RAP) across Australia’s area of interest, which stretches from the mid-Indian Ocean to the western Pacific.

The programme was originally scheduled to be completed in 2003. The critical design review was successfully completed in July 2008 and in February 2010 Boeing Australia said the system would undergo operational testing in mid-year before being handed over to the Commonwealth. It was eventually commissioned into service in September 2010, allowing the legacy Warden system to be decommissioned on the same day.

MISSILE

Concurrent with the acquisition of the JSF, Phases 3 and 5 of Project AIR 6000 will acquire reserve stock holdings of air-to-ground and air-to-air weapons for the JSF and Super Hornet. The estimated cost for both Phase 3 and 5 is USD672 million (AUD750 million).

Joint Air-to-Surface Standoff Missile

In February 2006 the Lockheed Martin AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) was selected as the new long-range air-to-surface weapon for the RAAF’s F/A-18A/B fleet at a cost of up to USD405 million (AUD450 million). Australia received its first JASSM test units in March 2007 and was initially expected to declare an IOC for the system in late 2009. However, there have been delays to the programme and the first live release of the JASSM from a RAAF F/A-18A/B took place in July 2011; it is not yet known if this has taken place and a revised IOC announcement is still awaited. The JASSM was to cover the gap in strike capability left by the retirement of the F-111C in 2010. However, as a result of delays and “risks to capability” with the weapon’s acquisition, the DoD added the programme to its ‘Projects of Concern’ list in November 2010. The programme was removed from the list in December 2011.

Phases 3 and 5 of Project AIR 6000 will acquire reserve stock holdings of air-to-ground and air-to-air weapons for the JSF and Super Hornet. The anticipated cost for of each phase is toward the lower end of a USD450 million – USD1.35 billion (AUD500 million – USD1.5 billion) range, with IOC anticipated between 2017 and 2020.

Joint Direct Attack Munition

Under Project JP 3027 Phase 1, the performance of the GPS-guided Joint Direct Attack Munition (JDAM) weapons employed by the RAAF will be enhanced. Options include range extension wing kits, improved guidance and enhanced warheads. The project is expected to cost in the region of USD67 million (AUD75 million) and, pending government approval around 2011, should deliver an IOC between 2012 and 2014.

AIM-120C-7

In June 2011, Australia approached the United States for permission to procure Raytheon air-to-air missiles to equip the Royal Australian Air Force’s fleet of Boeing F/A-18F Super Hornets. The potential deal, to be progressed under the US FMS mechanism, calls for the provision of up to 110 AIM-120C-7 advanced medium-range air-to-air missiles, air training missiles and associated equipment and services. The DSCA said the deal is estimated to cost USD202 million.

Source : Jane’s.com